Mengenal Anggaran Responsif Gender

7 Sep

(Oleh Orinton Purba)

Alokasi anggaran menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah, kemudian dari alokasi anggaran juga dapat diketahui seberapa besar perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Asumsi bahwa anggaran diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, pasti di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Hal ini seringkali menjadi alasan pembenaran pemerintah untuk tidak memberikan perhatian khusus untuk kelompok-kelompok miskin dan minoritas. Padahal meskipun alokasi anggaran itu diberikan kepada semua orang, namun belum tentu dinikmati dengan kapasitas yang setara dan berdampak yang sama bagi semua orang. Faktanya, dampak yang dirasakan perempuan dan laki-laki  dari kebijakan anggaran berbeda, umumnya pihak perempuan dirugikan dengan kebijakan anggaran yang netral. Oleh sebab itu, alasan utama diperlukannya anggaran responsif gender dimaksudkan untuk memujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, anggaran responsif gender awalnya diperkenalkan oleh The Asia Fondation (TAF) dengan menyelenggarakan berbagai workshop mengenai “Gender Budget Analysis and Citizen Advocacy” di beberapa daerah di Indonesia, antara lain; di Bandung pada bulan April 2001, Yogyakarta pada Juli 2001 dan Agustus 2003, dan di Jakarta, pada bulan Juli 2002. Istilah gender budget di Indonesia disamakan dengan anggaran responsif gender, sehingga yang berkembang saat ini gender responsive budgeting disinonimkan sebagai anggaran responsif gender atau sebutan lain. Di beberapa negara menyebutnya sebagai = Women Budget = Gender Sensitive Budget = Gender Budget = Applied Gender Budget Analysis. Istilah gender budget diantara NGO’s menyebut sebagai Anggaran Responsif Gender = Anggaran Berkeadilan Gender bahkan ada yang menyebut Anggaran Efektif Gender. Mengacu pernyataan yang di kemukakan Debbie Budlender bahwa anggaran responsif gender adalah sebuah metode analisis anggaran pemerintah yang melihat bagaimana dampak anggaran terhadap perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki pada perbedaan kelompok ekonomi.

Menurut United Nation Development Fund For Women (UNIFEM), Ciri-ciri Anggaran Responsif Gender adalah:[1]

  • Anggaran responsif gender bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki – laki atau pun perempuan.
  • Fokus pada kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender dalam keseluruhan aspek penganggaran baik di pemerintah daerah dan pemerintah nasional.
  • Anggaran responsif gender menekankan keterlibatan aktif dari stakeholder dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
  • Meningkatkan efektifitas penggunaan sumber–sumber daya untuk mencapai kesetaraan gender melalui pengembangan sumber daya manusia (Laki-laki dan perempuan.
  • Menekankan pada reprioritas dari pada meningkatkan keseluruhan belanja pemerintah untuk pelayanan hak-hak dasar masyarakat.
  • Melakukan reorientasi program-program dalam sektor-sektor dari pada menambah jumlah anggaran pada sektor-sektor tersebut.

Adapun tujuan anggaran responsif gender adalah: (a). Meningkatkan efek alokasi anggaran pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki, dan agar mencapai target kebijakan penerimaan dan pengeluaran yang menjadi lebih efektif dalam rangka menghindari kebijakan bias gender yang tidak di ingingkan oleh warga negara. (b). Meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya kebijakan gender and development (GAD) dan upaya mempercepat terwujudnya kesetaran dan keadilan gender. (c). Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam upaya menterjemahkan program dalam kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui komitmen anggaran. (d). Mengubah kebijakan anggaran menjadi responsif gender untuk meningkatkan gender equality.

Pengalaman Berbagai Negara

Anggaran Responsif Gender ini sudah diterapkan diberbagai Negara dalam mempengaruhi pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran yang didasarkan atas kebutuhan laki-laki dan perempuan, antara lain; Australia, Afrika Selatan, Tanzania dan Philippina. Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas pengalaman dari negara-negara tersebut dalam menerapkan anggaran resposnif gender.

Australia

Australia merupakan negara pertama yang memperkenalkan dan menerapkan anggaran responsif gender. Istilah yang digunakan Australia adalah women’s budget. Penerapan anggaran responsif gender pertama sekali diperkenalkan di Negara Bagian Australia Selatan tahun 1985, berikutnya di Victoria tahun 1986, The Australian Capital Territory tahun 1989, Queensland tahun 1991, Tasmania tahun 1992 dan Northen Territory tahun 1993.

Dalam mengembangkan anggaran responsif gender, Australia lebih menekankan pada sisi pengeluaran atau anggaran belanja. Komitmen yang kuat menyebar di semua departemen yang terkait dengan program dan belanja yang relevan, tidak hanya belanja yang secara langsung dialokasikan bagi laki-laki dan perempuan.  Setiap institusi mencantumkan dalam belanja dan programnya, sebagai berikut:

  • Spesifik target bagi belanja perempuan dan anak perempuan. Misalnya: Aboriginal women’s health initiatives dan program-program untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan kerja baik sifatnya tradisional maupun modern.
  • Adanya belanja yang dialokasikan bagi upaya mempercepat terwujudnya kesetaraan gender melalui program-program khusus. Misalnya: program mentoring bagi pegawai perempuan.
  • Anggaran belanja umum yang mengidentifikasi pengguna dari UU dan siapa yang memiliki akses ke sumber-sumber ekonomi.

Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki 2 (dua) tipe anggaran responsif gender. Istilah yang digunakan Afrika Selatan adalah gender sensitive budget analysis. Inisiatif ini dimulai pertengahan tahun 1995 sebagai sebuah usaha bersama antara parlemen dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Prakarsa ini melakukan advokasi di tingkat nasional dan propinsi. Selama 3 (tiga) tahun semua portofolio anggaran dianalisis, seperti pajak dan  sektor pengeluaran publik. Sejak tahun 1998, inisiatif memfokuskan pada anggaran lokal. Mereka menyebarkan informasi yang digunakan oleh parlemen dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk melakukan lobi dan advokasi. Kemudian, pada tahun 1997, pemerintah Afrika Selatan mulai menginisiasi anggaran responsif gender dari departemen keuangan, sebagai sebuah pilot project bagi commenwealth untuk mempengaruhi kebijakan mokro ekonomi. Analisa anggaran responsif gender yang dikembangkan di Afrika Selatan menekankan pada pengalokasian anggaran seperti berikut:

  • Menggambarkan situasi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dalam setiap sektor pembangunan.
  • Menganalisa apakah alokasi anggaran sudah tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah.
  • Melihat secara tepat apakah pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan pemerintah.
  • Adanya keinginan untuk mengetahui apakah sumber daya telah digunakan sebagaimana mestinya dan berapa banyak perempuan dan laki-laki yang menerima manfaat dari setiap program dalam suatu kebijakan pemerintah.

Tanzania

Di Tanzania istilah anggaran responsif gender disebut Gender Budget Initiative Analisa anggaran responsif gender ini dimaksudkan, antara lain untuk:

  • Memperkuat ketrampilan untuk mengadakan lobi dan advokasi bagi perempuan dan kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender.
  • Melakukan kampanye secara efek efektif guna memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kesetaraan gender, khususnya dalam struktur sumber daya publik.
  • Menguji proses penganggaran dan alokasi anggaran dalam strategi pilihan yang dimulai dengan kementerian kesehatan dan pendidikan pada tahun 1997-1998 dan menguji bagaimana dampak anggaran kepada perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan.
  • Mengorganisasikan dan melakukan kampanye guna mempengaruhi para teknokrat, eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor-sektor yang sensitif terhadap perempuan dan kelompok lain yang kurang beruntung.
  • Menunjang informasi yang populer dan sebuah advokasi mempengaruhi publik agar mengetahui tentang proses penganggaran dan dampaknya terhadap pengembangan komunitas serta distribusi sumber daya nasional dengan mempertimbangkan gender.

Philippina
Inisiatif pengembangan anggaran responsif gender di Philippina dilakukan oleh National Commission on the Role of Filippino Women (NCRFW), yang dimulai sejak tahun 1994. Lembaga ini kemudian menjadi sebuah sumber model dan pelatihan untuk pengarusutamaan gender di Kawasan Asia Pasifik. Sebagian besar anggota komisi berasal dari organisasi-organisasi perempuan, LSM, dan jaringan-jaringan kerja. Dalam melakukan kerjanya, Komisi ini senantiasa menjalin kemitraan dengan LSM, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lain yang memperjuangkan kesetaraan gender. Pengembangan anggaran responsif gender  yang mereka lakukan, pada dasarnya mengikuti model Australia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. “Guide to Gender-sensitive Indicators .

Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay,2002. Understanding Gender Responsive Budgets.

Gender, Law, and Policy in ADB Operations: A Tool Kit (2006). Asian Development Bank.

_____“Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah”. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008.

_____”Harmonisasi Konsep dan Definisi Gender untuk Aplikasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan”  Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta 2008.

Irianto, Sulistyowati. Mempersoalkan “Netralitas”dan Objektivitas” Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan dalam Perempuan dan Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.

Pusat Kajian Gender Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Asasi Perempuan, Yayasan Obor, Jakarta, 2007.

Pedoman Bagi Penegak Hukum: Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, LBPP DERAP-Waraosari. Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI dan European Commission.

Rinusu, Penyusunan Anggaran Kinerja Berbagis Gender Bagi Perencana Departemen Hukum dan Ham, Juni 2009.

Rinusu (Ed). Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Indonesia: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan United National Development Program (UNDP), 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita serta Penjelasannnya.

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kepmendagri No.15/2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

PERMENKEU No. 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

PERMENKEU No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 20.


[1] Jennifer Curran, Gender Budgets: An Overview. Canada: Gender Based Analysis Directorate Status of Women, 2000, hal. 5.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: