Mengenal Analisa Gender

7 Sep

MENGENAL ANALISA GENDER
(Oleh Orinton Purba)

Analisa gender adalah proses penganalisaan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Analisis Gender dapat juga diartikan sebagai suatu analisa yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atas program dan/atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan. Analisa gender mengakui bahwa realitas kehidupan perempuan serta laki-laki adalah berbeda, sedangkan kesempatan yang sama tidak harus berarti menghasilkan hasil yang sama. Analisa gender timbul dari keperluan untuk menjadikan pengalaman, perhatian, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki ke dalam arusutama. Analisa gender mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.  Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Analisis gender gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan  gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisa gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini beragam sifatnya menurut waktu, budaya, kelas sosial, etnik dan faktor-faktor lainnya. Itu sebabnya analisa gender: tidak memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang homogen, tetapi memperlakukan sifat-sifat atas dasar gender sebagai sesuatu yang dapat diubah dan memerlukan data terpilah menurut jenis kelamin.

Analisa gender yang diaplikasikan untuk intervensi pembangunan dapat mendorong: (1). Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender atau faktor penyebab terjadinya kesenjangan; (2). Mengidentifikasi isu-isu gender, yaitu isu yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan atas dasar gender yang mungkin terjadi diantara anggota keluarga dan/atau di dalam masyarakat dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan; (3). Memungkinkan para perencana melakukan perencanaan yang efektif, efisien, berkeadilan dan memberdayakan melalui rancangan kebijakan dan strategi yang tepat dan sensitif terhadap isu-isu gender.

Untuk dapat melakukan analisis gender, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi analisis gender, antara lain:

  1. Akses : Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).
  2. Partisipasi: Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.
  3. Kontrol: Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.
  4. Manfaat: Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atu laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

Model Gender Analysis Pathway (GAP)

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegitan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. Model GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender ke dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan.

Model atau metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat pembangunan. Selain itu model GAP kita mengetahui kesenjangan gender dan permasalahan gender. Dengan mengetahui kesenjangan gender tersebut para perencana atau pembuat kebijakan dapat menyusun rencana melalui penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender. Langkah-langkah analisa Model GAP ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1:  Tentukan Tujuan Kebijakan

  • Identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan, memilih apa yang kita analisis, apakah kebijkan, jika kebijakan yang menjadi fokus analisis maka yang menjadi acuan kita adalah tujuan dari kebijakan tersebut, demikian juga jika kita memilih program atau kegiatan yang dianalisis.

Langkah 2: Menyajikan Data terpilah

  • Sajikan data pembuka wawasan, data yang dimaksud adakah data terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD atau review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan.

Langkah 3: Mengenali Isu Kesenjangan Gender

  • Menemukenali isu gender di dalam proses perencanaan kebijakan/ program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan cara memperhatikan 4 faktor indikator gender yaitu (1). Akses (2). Kontrol (3). Partisipasi dan (4). Manfaat.

Langkah 4: Menemukenali Isu Gender di Internal Lembaga

  • Menemukenali isu gender di intenal lembaga atau budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih terbatas/kurang diantara pemgambil keputusan, perencana dan juga political wiil dari pembuat kebijakan.

Langkah 5: Menemukenali Isu Gender  di Eksternal Lembaga

  • Menemukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses perencanaan, misalnya apakah perencana program  sensitif gender terhadap kondisi isu gender di dalam masyarakat yang menjadi target program, kondisi masyarakat sasaran yang belum kondusif, misalnya, budaya patriakhi dan stereotipe.

Langkah 6: Merumuskan Kebijakan

  • Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan.

Langkah 7: Menyusun Rencana Aksi

  • Menyusun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan program/kegiatan yang telah direformulasi sesuai langkah 6.

Langkah 8: Pengukuran Hasil

  • Menetapkan data dasar untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar dimaksud dapat diambil dari data pembuka wawasan seperti yang telah diungkapkan pada langkah 2.

Langkah 9: Indikator Gender

  • Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperhatikan apakah kesenjangan gender sudah tidak ada atau berkurang.

Sumber: BAPPENAS, 2002.

Model Problem Based Approach (PROBA)

PROBA yang dikembangkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dengan dukungan UNFPA. Model ini hampir sama dengan Model GAP. Perbedaannya, Model ini hanya dirancang menjadi 5 (lima) langkah sebab dalam Model ini Langkah 1-3 Model GAP menjadi langkah pertama. Adapun langkah-langkah analisis gender model PROBA adalah sebagai berikut:

  • Analisis Masalah Gender

Analisis masalah gender merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan/merumuskan masalah gender yang terjadi di tiap instansi atau wilayah. Beberapa tahap analisis masalah gender yaitu:

  • Identifikasi data terpilah

Identifikasi data di sertai dengan kesenjangan gender yang terjadi di wilayah masing-masing dalam bentuk data yang kualitatif maupun kuantitatif.

  • Penetapan masalah kesenjangan gender

Dari data terpilah yang menunjukan kesenjangan gender tersebut tetapkan masalah gender dalam bentuk kalimat yang jelas.

  • Identifikasi faktor penyebab

Kesenjangan gender diformulasikan dan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab dari kesenjangan, misalnya; faktor sosial/lingkungan, faktor agama, faktor adat istiadat/budaya, faktor ekonomi, faktor peraturan perundang-undangan, faktor kebijakan dan lainnya.

  • Telaah Kebijakan

Telaah dari kebijakan, program dan kegiatan merupakan kegiatan untuk menelaah kembali keputusan atau kebijakan/program/kegiatan yang telah di sepakati. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan pada telaah kebijakan yaitu;

  1. Analisis kebijakan: Menulis kembali kebijakan/program/ kegiatan yang tertulis dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang untuk Pusat dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.
  2. Klasifikasi kebijakan: Klasifikasikan kebijakan/program/ kegiatan dalam klasifikasi netral (bias) atau responsif gender.
  3. Penetapan kebijakan/program/kegiatan yang strategis

Dari berbagai kebijakan/ program/ kegiatan yang ada harus memilih kebijakan/ program/ kegiatan yang strategis yang di harapkan mampu untuk mengatasi masalah pembangunan.

  • Formulasi Kebijakan Baru

Dari kebijakan/program/kegiatan strategis yang ternyata bias dan netral gender reformulasikan kebijakan/program/kegiatan baru yang responsif gender. Dari kebijakan baru yang responsif gender, selanjutnya tuliskan tujuan baru yang responsif gender. Bandingkan dengan tujuan yang lama.

  • Penyusunan Rencana Aksi

Setelah program pokok ditetapkan, selanjutnya ditentukan rencana aksi dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan. Di dalam uraian kegiatan intervensi, tetapkan pula target/sasaran pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.

  • Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan langkah-langkah analisis dan mengadakan perbaikan apabila diperlukan. Laporan monitoring evaluasi menjadi bahan masukan untuk analisis kebijakan yang diperlukan berikutnya.

Problem Based Approach (PROBA)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. “Guide to Gender-sensitive Indicators .

Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay,2002. Understanding Gender Responsive Budgets.

Gender, Law, and Policy in ADB Operations: A Tool Kit (2006). Asian Development Bank.

_____“Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah”. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008.

_____”Harmonisasi Konsep dan Definisi Gender untuk Aplikasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan”  Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta 2008.

Irianto, Sulistyowati. Mempersoalkan “Netralitas”dan Objektivitas” Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan dalam Perempuan dan Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.

Pusat Kajian Gender Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Asasi Perempuan, Yayasan Obor, Jakarta, 2007.

Partners for Law in Development. Restoring Rights to Women”. Diterjemahkan oleh Aunul Fauzi dan disunting oleh Achie S. Lahulima, Diterbitkan atas Kerjasama UNIFEM CEDAW South East Asia Programme dan Canadian International Development Agency (CIDA), New Delhi, 2004.

Komentar Akhir CEDAW Pada Sidang ke – 39 Komite Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. Tanggal 23 Juli – 10 Agustus 2007, Newyork.

Pedoman Bagi Penegak Hukum: Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, LBPP DERAP-Waraosari. Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI dan European Commission.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita serta Penjelasannnya.

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kepmendagri No.15/2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.

PERMENKEU No. 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

PERMENKEU No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 20.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: