Penerapan Pendekatan ROCCIPI

4 Sep

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Model Penelitian Penerapan ROCCIPI Disajikan dalam  Workshop Legal Drafting DPRD Hotel Ibis, 20-22 Agustus 2007
Disarikan oleh:
Orinton Purba, SS, SH.

Diambil dari:
Materi Laporan Penelitian Legislative Drafting Workshop
Diselenggarakan oleh ELLIPS PROJECT
Hotel Intercontinental MidPlaza Jakarta, 8-19 Juli 2002
BAGIAN-1: PENDAHULUAN

PERMASALAHAN BKPM

Peranan Modal Asing merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperoleh modal dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di satu pihak penanaman modal asing dapat mematikan usaha local, melakukan transfer pricing bahkan melakukan eksploitasi, menimbulkan kesenjangan sosial dan juga dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Sedangkan di lain pihak negara membutuhkan modal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa disetiap sektor usaha baru, pastilah membutuhkan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena terdapatnya kontrakdiksi dari adanya dampak negatif adanya Penanaman Modal Asing, maka diperlukan suatu Undang-Undang untuk menghilangkan dampak negatif dari Penanaman Modal Asing.

SEJARAH SINGKAT

Badan Penanaman Modal Asing (BKPM) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya menjalankan sistem perizinan satu atap berkaitan dengan PMA. Mengingat luasnya bidang yang ditangani, maka dalam menangani tugas-tugasnya, BKPM memperoleh pelimpahan wewenang dari berbagai instansi teknis. Mislanya untuk masalah ketegakerjaan, BKPM memperolehnya dari Departemen Tenaga Kerja, sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan dengan industri dan perdagangan, diperoleh dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan yang berkaitan dengan Kepabeanan diperoleh dari Departemen Keuangan.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal Asing tidak dapat dilakukan maksimal. Permasalahan yang paling banyak terungkap di PMA adalah lambannya pelayanan yang diberikan. Para agen pelaksana serta sebab lain telah berperan terhadap terjadinya kelambanan tersebut. Ketidakjelasan serta tumpang tindihnya berbagai peraturan telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab yang signifikan.

METODE PEMECAHAN

Suatu teori dan metode perancangan perundang-undangan terstruktur digunakan dalam menyusn Rancangan Laporan Penelitian ini. Alasan adalah bahwa metode ini mempunyai suatu Pola Analisa yang sangat spesifik dengan tahapan:

  • Identifikasi masalah
  • Pengumpulan data (primer dan sekunder)
  • Menggunakan Analisa dengan Pendekatan ROCCIPI (Rule, Oportunity, Capacity, Communication, Interets, Process dan Idelology).

Rancangan laporan ini terdiri dari 4 bagian, yang masing-masing mempunyai sifat yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

  • BAGIAN PERTAMA: Pernyataan Singkat Permasalahan dan Pemecahan RUU Badan Kordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
  • BAGIAN KEDUA: Berbagai Kesulitan yang akan diselesaikan melalui Perancangan RUU Badan Kordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
  • BAGIAN KETIGA: Perilaku Pemegang Peran maupun Agen Pelaksana serta penyebab-penyebabnya melalui Pendekatan ROCCIPI.
  • Bagian Keempat: Usulan solusi yang ditanwarkan dalam menghadapi Permasalahan tersebut.

BAGIAN-2:

PERILAKU-PERILAKU YANG MENYEBABKAN MASALAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Pada bagian ini akan dipaparkan perilaku dari role occupant yaitu BKPM dan masyarakat disekitar Lokasi Penanaman Modal. Akan diuraikan pula mengenai siapa yang beruntung dan siapa yang dirugikan sebagai konsekwensi dari perilaku bermasalah yang ada. Pada bagian akhir dirumuskan suatu kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan.

HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP PERMASALAHAN PMA

Penanaman Modal Asing merupakan suatu topik yang menarik untuk selalu diberikan perhatian ekstra. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi di semua negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang sedang berkembang ini sangat membutuhkan modal untuk menggerakkan perekonomian negaranya. Salah satu cara yang banyak diminati adalah dengan mengundang investor untuk berusaha di negara-negara ini. Sesungguhnya hakekat dari Penanaman Modal Asing itu sendiri adalah pemberian fasilitas yang menarik bagi Indonesia. Namun yang patut dicermati adalah jangan sampai PMA ini justru memberikan peluang untuk melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme yang pada akhirnya akan mengganggu instabilitas NKRI baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itulah diperlukan suatu UU yang lebih komprehensif yang dapat mengatur dan mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam PMA ini.

PERILAKU SIAPA DAN APA YANG MENJADI KESULITAN

Dalam kegiatan PMA terdapat perilaku bermasalah:

Investor Asing Perilaku Investor Asing dalam kegiatan PMA sangat beragam, kita tidak dapat menyamakan perilaku investor asing di tiap-tiap bidang PMA yang berbeda. Misalnya perilaku Investor asing di bidang jasa telekomunikasi berbeda dengan perilaku investor asing di bidang  Pertambangan. Oleh karena itulah diperlukan suatu Lembaga Penelitian untuk menelaah perilaku dari tiap-tiap investor dari berbagai bidang.
Masyarakat di sekitar Lokasi Penanaman Modal Demikian juga perilaku di sekitar lokasi PMA, kita tidak dapat menyamakan perilaku masyarakat tersebut di tiap-tiap bidang yang berbeda. Misalnya perilaku masyarakat di sekitar lokasi penambangan Freeport, berbeda dengan perilaku masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTU Paiton. Oleh karena itu diperlukan Lembaga Riset untuk menelaah perilaku masyarakat disekitar Lokasi Investasi yang berbeda.
IMPLEMENTING AGENCY Para oknum BKPM dalam menjalankan tugasnya memberikan perizinan kepada Investor, kerap melakukan tindakan-tindakan memperlambat proses pemberian perizinan. Juga sering ditemukan oknum pejabat BKPM melakukan tindakan diskriminatif kepada investor pemohon perizinan.
SIAPA YANG BERUNGTUNG DAN SIAPA YANG DIRUGIKAN

Dalam permasalahan ini kelompok-kelompok orang beruntung adalah Investor asing dan oknum pejabat BKPM yang melakukan tindakan memperlambat proses pemberian perizinan dan yang melakukan diskriminatif.

KESIMPULAN

Dari rangkaian permasalahan yang ada di bidang PMA, maka dapat dilihat bahwa tidak semua pihak dirugikan dari adanya permasalahan ini. Namun terdapat pula pihak yang dirugikan dari adanya permasalahan ini. Untuk itulah harus dilakukan upaya untuk mengharmonisasikan keadaan sehingga dapat dihasilkan win-win-solution bagi semua pihak.

BAGIAN-3:

PENJELASAN PENYEBAB-PENYEBAB DARI PERILAKU  YANG MENIMBULKAN KESULITAN

Pada Bagian ini akan membahas penyebab-penyebab dari perilaku yang menimbulkan masalah dengan menggunakan pendekatan ROCCIPI.

PENYEBAB PERILAKU BERMASALAH

Untuk mengetahui penyebab perilaku yang menimbulkan masalah, maka akan dianalisa penyebab perilaku bermasalah, dimana pemecahannya menggunakan analisa yang menyebabkan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan tidak aspiratif dikarenakan saling bertentangan  antara perundang-undangan yang dibuat oleh BKPM dengan instansi terkait.

LEMBAGA PELAKSANA DAN PERILAKU

Yang dikategorikan sebagai Lembaga Pelaksana dalam proses penyusunan peraturan BKPM sebagai Lembaga investasi merupakan unsur terpenting dalam proses pelayanan terhadap investor asing yang belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Lembaga Pelaksana tersebut dalam penelitian ini dianggap memiliki perilaku bermasalah, yakni: Tidak konsisten terhadap peraturan yang dibuat secara terkordinasi, Adanya celah-celah hukum yang dilanggar.

Analisa Perilaku BKPM–1

Lamban dalam Memberikan Pelayanan

# Peraturan (Role) Pelayanan yang banyak dikeluhkan oleh para investor asing adalah tidak terdapatnya aturan yang telah dibuat. Misalnya, tidak sinkronnya UU No.1 Tahun 1967 dengan PP No. 20 Tahun 1994 dan SK. 38 Tahun 1999 dikarenakan dibuat oleh instansi yang berbeda sehingga membingungkan investor asing dalam mengajukan penanaman modal di Indonesia.
#Kesempatan (Opportunity) Peraturan yang sudah dibuat melalui proses kordinasi dengan bahasa yang dapat diterjemahkan menurut persepsi masing-masing sehingga menjadi kendala dan peluang untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap investor asing dan dapat dipergunakan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak.
#Komunikasi (Communication) Setiap instansi khususnya BKPM bahwa keterbatasan SDM, sarana-prasarana dan sistem pelayanan, sehingga menyebabkan pelayanan informasi terhadap investor asing sangat lamban dan tidak transparan.
# Proses (Process) Proses yang panjang dan berbelit-belit sangat dirasakan oleh para investor asing disamping adanya persyaratan yang tidak tertulis sehingga menyebabkan penyelesaian tergantung pada pejabat pelaksana dalam proses penyelesaian bisa cepat dan lambat.
# Ideologi (Ideology) Pejabat sering merasa dibutuhkan oleh para investor sehingga pelayanan menjadi tidak memuaskan oleh karena kurangnya tanggung jawab atas kepentingan penanaman modal di Indonesia.

# Perilaku BKPM Ke-2:

Perilaku Diskriminatif Dalam Memberikan Pelayanan

# Peraturan (Role) Seringkali terjadi pembuatan peraturan pada Instansi itu sendiri dan instansi terkait sehingga menyebabkan perbedaan aturan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Dalam hal ini juga sering terjadi perbedaan persepsi.
# Kesempatan (Opportunity) Karena ketidak-jelasan peraturan dan perbedaan persepsi antar lembaga terhadap suatu peraturan, maka para pejabat memiliki kesempatan untuk mengesampingkan atau mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri.
# Kemampuan (capacity) Kemampuan untuk mempercepat dan memperlambat dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang serba gampang atau tidak jelas dan antara aturan yang satu dengan lainnya saling bertentangan, akibatnya tidak adanya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan terhadap investor.
# Komunikasi (Communication) Dengan ketidak-singkronan peraturan yang dibuat menyebabkan peraturan yang ada sering diabaikan dan adanya keraguan dalam memberikan pelayanan informasi terhadap investor dan menyebabkan investor tidak mendapatkan pelayanan yang optimal.
# Proses (Process) Proses perlakuan dapat berbeda tergantung kepentingan dan lobi para investor asing terhadap pejabat pelaksana dikarenakan aturan yang tidak pasti dan aturan dapat diterjemahkan menurut persepsi dan kepentingan. Dengan begitu proses pelayanan terhadap investor semakin lama dan proses penyelesaian pun semakin tidak jelas.

BAGIAN-4: URAIAN SOLUSI DAN ALTERNATIF UNTUK SOLUSI

MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BARU

Solusi alternatif pertama adalah membentuk UU baru, sebagai Umbrella mengatur secara umum tentang pokok-pokok penanaman modal asing, sedangkan sifatnya lebih khusus dan rinci didelegasikan kepada instansi teknis tertentu. Untuk penyusunan suatu RUU memang diperlukan perencanaan, waktu, penelitian dan analisa serta unsure-unsure yang terlibat di dalam proses pembuatan UU ini tidak saja melibatkan instansi teknis terkait akan tetapi mengikut sertakan institusi lainnya seperti:

  1. Kalangan akademisi dari Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta karena penelitian dan pengkajian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran pembentukan suatu UU.
  2. Kalangan Dunia Usaha, dalam hal ini diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri  (KADIN).
  3. Pemerintah Daerah, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah.
  4. Kalangan masyarakat, dalam hal ini dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat yang wilayahnya mempunyai potensi untuk dijadikan proyek investasi.

PENYEMPURNAAN UU

Solusi alternatif kedua adalah melakukan penyempurnaan UU yang telah ada. Sebagaimana telah dikemukaan di atas bahwa UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berikut peraturan pelaksanaanya kurang begitu efektif dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor seperti prosedur dan persyaratan untuk memperoleh perizinan terlalu lama, mekanisme yang kurang jelas dan sering terjadi overlap dengan instansi teknis terkait. Keadaan ini mencerminkan kordinasi yang kurang terjalin dengan baik dan UU ini sudah tidak memungkinkan lagi dalam kondisi sekarang karena di era globalisasi ini dimana Indonesia salah satu negara yang menanda tangani ratifikasi Perjanjian GATT harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari masing-masing anggota. Untuk itu perlu ada perbaikan dari pasal-pasal tertentu.

KESIMPULAN

Dari dua pilihan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan UU dengan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Sudah ada UU yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing.
  2. Tidak semua yang diatur di dalam UU lama tidak efektif.
  3. Sudah ada Lembaga Pelaksana
  4. Diasumsikan bahwa biaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan UU cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan membuat UU baru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: