Partisipasi Perempuan dalam Politik

1 Sep

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

[Orinton Purba, January 23, 2010]

1          Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sIstem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger dalam Surbakti, 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

2          Surbakti (1992:141-142) mengkategorikan kegiatan partisipasi politik dengan sejumlah kriteria “rambu-rambu” yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri. Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu memepengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi politik. Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan dan tidak berupa kekerasan (non violence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

3          Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan ritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah (Surbakti, 1992:142). Dengan kata lain lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis atau golongan putih (golput).

4          Dalam perspektif gender yang di usung oleh kalangan feminis terdapat adagium yang  menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktural maupun kultural dapat ditiadakan. Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat, sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga poltik formal yang nota bene akan mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak sensitif gender.

5          Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang membuat undang-undang (Muslikhati, 2004:69)

6          Tahun 1990, UNDP (United Nations Develepoment Programme) menambahkan satu indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, jika sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP (Growth Domestic Product) kini ditambah dengan HDI (Human Development Index) yang salah satu ukurannya adalah konsep kesetaraan gender (gender equality). Dikatakan bahwa faktor kesetaraan gender harus selalu diikutkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (Gender Development Index), yaitu kesetaraan antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta GEM (Gender Empowerment Measure), yang mengukur kesetaraan dari partisipasi politik (Human Development Report, 1995). Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan affirmatif action yaitu kuota 30 % bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003.

7          Sepanjang tahun 2001, perdebatan tentang representasi dan partisipasi politik[1] perempuan semakin meningkat dan mendominasi agenda politik, berkat gigihnya organsisasi- organisasi dan para aktivis masyarakat madani yang vokal menyuarakan isu ini. Salah satu isu terpenting yang mereka serukan adalah penerapan kuota 30 persen bagi perempuan dalam proses pemilu. Perdebatan yang terus berlanjut dan terkadang menimbulkan kontroversi seputar gender dan demokrasi itu diakibatkan oleh tiga faktor dari masa lalu Indonesia. Faktor pertama adalah kenyataan historis dan berkelanjutan tentang rendahnya representasi perempuan Indonesia di semua tingkat pengambilan keputusan. Di parlemen nasional, perwakilan perempuan hanya 9.2 persen dari total anggota parlemen, jauh lebih rendah dari ‘rekor’ periode sebelumnya, yakni 12.5 persen. Faktor kedua berkaitan dengan reformasi politik yang sedang bergulir. Transisi menuju kehidupan politik yang demokratis telah memperlebar peluang bagi perempuan dan sektor sektor masyarakat lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka serta merumuskan dan menyuarakan tuntutan mereka tentang kesadaran dan kepekaan gender yang lebih besar di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, legislasi, dan politik pemilu.  Sedangkan faktor ketiga berhubungan dengan krisis ekonomi tahun 1997 yang menyulut maraknya tuntutan pada representasi perempuan di semua tingkatan dan seluruh aspek kehidupan politik. Krisis itu telah memperburuk kondisi hidup kaum perempuan, sehingga mendorong mereka bangkit menyuarakan kebutuhan mereka, sekaligus mempertahankan hak-haknya. Semua faktor di atas telah menciptakan suatu atmosfir di mana seluruh organisasi masyarakat madani, LSM, aktivis, politisi dan badan-badan internasional bisa bersuara dan secara bersama-sama mempengaruhi wacana dan arah kebijakan pemerintah menyangkut pelibatan perempuan Indonesia dalam kehidupan publik.[2]

Peraturan Yang  Menjamin Hak Perempuan Dalam Politik

8          Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), menyatakan secara tegas bahwa segala warga negara bersamaan  kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang setara dalam segala bentuk kehidupan di masyarakat, termasuk dalam kegiatan politik. Jaminan lain dalam Konstitusi, diantaranya dalam Pasal 28 bahwa ”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.  Selain dalam UUD 1945, hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam melaksanakan demokrasi  juga diatur dalam UU Politik, UU Pemilihan Umum, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan lainnya telah dibentuk sejak tahun 1999, namun setiap periode pemilihan umum yang baru selalu dilakukan penyempurnaan pada setiap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

9          Sebelum Pemilihan Umum 2009, pemerintah bersama DPR kembali melakukan perubahan dan mensahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi yaitu: Pertama: UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Partai Politik yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan demokrasi di Indonesia sehingga perlu diperbaharui. Dalam konsideran secara tegas dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. UU ini secara signifikan  mendukung keterwakilan perempuan dalam partai politik, hal itu jelas dinyatakan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk  paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris[3] dan pendirian dan pembentukan Partai Politik tersebut menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.[4] Ketentuan ini merupakan tindakan affirmasi untuk mendorong percepatan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Hal yang sama pernah dinyatakan pada ayat (1) Pasal 65  UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan  bahwa  ”setiap partai politik yang berpartisipasi dapat mengajukan calon untuk DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

10.       Kedua, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada konsideran UU ini disebutkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti. UU ini mendukung terwujudkan kesetaraan gender sebagaimana tercermin pada  Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; (b) memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; (c) memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (e) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

12.       Ketiga, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; (d)  mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; (e)  bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (f) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; (g) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; (h)  tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (j) terdaftar sebagai Pemilih; (k)  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; (l) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; (m)  setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (n) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (0)  berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; (p)  berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; (q) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan (r) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.[5] Persyaratan ini  memberikan kesempatan dan jaminan yang sama bagi laki-laki dan perempuan maupun penyandang cacat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden meskipun tidak dinyatakan secara spesifik.

Bentuk Partisipasi Politik Perempuan

13.       Terbukanya kran demokrasi secara luas di Indonesia memberikan angin segar dalam perkembangan dinamika politik bangsa. Salah satu indikator berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur terleluasakannya partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah melalui pemberian suara secara langsung dalam pemilu. Pemilu tahun 2004 menjadi momentum paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah ditahun 1955 bangsa Indonesia juga pernah menyelenggarakan pemilu yang oleh masyarakat dunia dinilai sebagai pemilu yang paling sukses. Demikian halnya dengan Pemilu tahun 2009, metode yang digunakan sama dengan seperti yang dilakukan pada tahun 2004. Bentuk partisipasi warga negara baik laki-laki atau perempuan dalam politik; antara lain:

1)         Pemberi suara – Dalam memberikan suara para perempuan sebelumnya mendapatkan informasi melalui media seperti media elektronik dan media cetak, namun ada juga perempuan yang mendapatkan informasi tentang pilihan politik melalui diskusi-diskusi informal dan himbauan dari tokoh-tokoh partai politik. Dalam memberikan suara perempuan mendatangi tempat pemungutan suara dimana mereka terdaftar sebagai pemilih. Inilah letak perbedaaan dalam sistem pemberian suara dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu setiap pemilih benar-benar tercatat sebagai individu yang memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap.

2)         Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif – Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya para pemilih tidak mengetahui calon anggota legislatif yang akan duduk di lembaga legislatif maka di pemilu 2004 dan 2009, setiap pemilih dapat memilih dengan bebas partai sekaligus calon yang dianggap sesuai bagi harapan mereka.

3)         Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum – Jika dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya setiap partai mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di panitia penyelenggara pemilu, maka untuk pemilu tahun 2004 dan 2009,  penyelenggaraannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas orang-orang independen artinya bukan berasal dari partai politik.

4)              Menjadi Anggota Partai Politik – Pintu demokrasi yang terbuka lebar di era reformasi membawa dampak yang signifikan pada pola dan aktivitas-aktivitas politik masyarakat kota Semarang. Di zaman orde baru masyarakat hanya dapat mengikuti salah satu dari 3 macam partai yakni Golkar, PPP, dan PDI, maka saat ini masyarakat dapat memilih aktivitas politiknya pada sekitar 24 partai pada tahun 2004, sedangkan pada Pemilihan Umum 2009, para aktivis politik dapat mendaftar ke sekitar 45 lebih Partai Politik yang tersedia. Dengan adanya beragam pilihan politik yang tersedia, masyarakat kota Semarang khususnya para kaum perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam bidang politik melalui partai politik baik sebagai anggota pasif maupun sebagai anggota aktif.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen (DPR) Indonesia

14.       Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen pada tahun 1987.[6]

15.       Secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka sangat minim. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan. Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kandidat anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Pada pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi perempuan yang bernaung di bawah partai atau berafiliasi dengan partai.

16.       Pada pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, 4 orang diantaranya dari organisasi Gerwani dan 5 (lima) dari Muslimat NU. Pemilihan umum pertama dinilai sebagai demokratis, dengan partisipasi perempuan[7], dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-organisasi partai.

Tabel-1: Representasi Perempuan di DPR-RI  Periode 1950 – 2009

Periode

Perempuan Laki-Laki
Jumlah % Jumlah %
1950 – 1955 (DPR Sementara) 9 3,8 236 96,2
1955 – 1960 17 6,3 272 93,7
Konstituante: 1956 – 1959* 25 5,1 488 94,9
1971 – 1977 36 7,8 460 92,2
1977 – 1982 29 6,3 460 93,7
1982 – 1987 39 8,5 460 91,5
1987 – 1992 65 13,0 500 87,0
1992 – 1997 65 12,5 500 87,5
1997 – 1999 54 10,8 500 89,2
1999 – 2004 45 9,0 500 91,0
2004 – 2009 62 11,3 488 88,7

Sumber: Sekretariat DPR 2001. Data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO, 2002.

Berdasarkan Tabel-1 di atas, bahwa antara tahun pemilu 1950 dan 1955 menunjukkan peningkatan dari 3,8%  menjadi 6,3%, tetapi pada Konstituante 1956 menurun menjadi 5,1%. Namun mulai tahun 1977 hingga 2004 ,  keterwakilan perempuan di DPR RI terus menunjukkan peningkatan sampai 11% pada tahun 2004.

17.       Pada pemilu periode 2009-2014 mengalami peningkatan sebesar enam persen dibanding periode sebelumnya. Dari caleg terpilih 2009, 18,03% adalah caleg perempuan, sedangkan periode sebelumnya 11,3%. Ini merupakan suatu prestasi besar bagi perempuan, khususnya para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen. Semula para aktivis sangat mengkuatirkan keberhasilan perempuan di Pemilihan Umum tahun 2009 berkenaan dengan pembatalan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 214[8] UU No. 10 mengenai nomor urut calon karena suara terbanyak dianggap akan mengurangi kesempatan bagi caleg perempuan untuk terpilih, ternyata berbeda dengan kenyataan.
Tabel-2: Calon Legislatif Terpilih DPR-RI Periode 2009 – 2014

No

Daerah Pemilihan

Perolehan Kursi Berdasarkan

Jenis Kelamin

Jumlah

L P
1 Nanggro Aceh Darussalam (NAD) 11 11
2 Sumatra Utara 28 2 30
3 Sumatara Barat 14 14
4 Riau 10 1 11
5 Kepulauan Riau 2 1 3
6 Jambi 6 1 7
7 Sumatra Selatan 16 1 17
8 Bangka Belitung (BABEL) 3 3
9 Bengkulu 3 1 4
10 Lampung 13 5 18
11 DKI Jakarta 16 5 21
12 Jawa Barat 70 21 91
13 Banten 17 5 22
14 Jawa Tengah 68 9 77
15 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 7 1 8
16 Jawa Timur 66 21 87
17 Bali 9 9
18 Nusa Tenggara Barat (NTB) 10 10
19 Nusa Tenggara Timur (NTT) 12 1 13
20 Kalimantan Barat 9 1 10
21 Kalimantan Timur 6 2 8
22 Kalimantan Selatan 11 11
23 Kalimantan Tengah 4 2 6
24 Sulawesi Utara 4 2 6
25 Sulawesi Tengah 5 1 6
26 Sulawesi Selatan 23 3 26
27 Sulawesi Barat 3 3
28 Sulawesi Tenggara 4 1 5
29 Gorontalo 2 1 3
30 Maluku 3 1 4
31 Maluku Utara 3 3
32 Papua 7 3 10
33 Papua Barat 2 1 3
Jumlah 456 93 549

Sumber: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2009

18.       Demikian juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dari 132 kursi,  35 kursi diduduki oleh perwakilan Perempuan. Bahkan di beberapa provinsi seperti provinsi Jambi, sumatra selatan, Gorontalo, Maluku dan Papua menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena dari 4 kursi DPD yang tersedia, masing-masing provinsi tersebut diwakili oleh 2 perempuan dan 2 laki-laki seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel-3: Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Terpilih  2009 – 2014

No

Daerah Pemilihan

Perolehan Kursi Berdasarkan

Jenis Kelamin

Jumlah

L P
1. Nanggro Aceh Darussalam (NAD) 4 4
2. Sumatra Utara 3 1 4
3 Sumatara Barat 3 1 4
4 Riau 2 2 4
5 Kepulauan Riau 3 1 4
6 Jambi 2 2 4
7 Sumatra Selatan 2 2 4
8 Bangka Belitung (BABEL) 3 1 4
9 Bengkulu 3 1 4
10 Lampung 4 4
11 DKI Jakarta 4 4
12 Jawa Barat 3 1 4
13 Banten 4 4
14 Jawa Tengah 1 3 4
15 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 3 1 4
16 Jawa Timur 3 1 4
17 Bali 4 4
18 Nusa Tenggara Barat (NTB) 3 1 4
19 Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 2 4
20 Kalimantan Barat 4 4
21 Kalimantan Timur 4 4
22 Kalimantan Selatan 4 4
23 Kalimantan Tengah 3 1 4
24 Sulawesi Utara 4 4
25 Sulawesi Tengah 3 1 4
26 Sulawesi Selatan 4 4
27 Sulawesi Barat 3 1 4
28 Sulawesi Tenggara 4 4
29 Gorontalo 2 2 4
30 Maluku 2 2 4
31 Maluku Utara 3 1 4
32 Papua 2 2 4
33 Papua Barat 3 1 4
Jumlah 97 35 132

Sumber: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2009


Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan

19.       Hingga saat ini, pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian dan Lembaga atau Departemen masih belum maksimal. Salah satu kelemahan, data terpilah masih agak sulit diperoleh.

Tabel-4

Jumlah dan Prosentase Jabatan Struktural PNS Di Indonesia

Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1997-2007

Tahun Jenis Kelamin Jumlah
L % P %
1997 231.115 86,0 37.679 14,0 268.794
1998 229.992 85,9 37.849 14,1 267.767
1999 194.024 84,8 34.691 15,2 228.715
2000 176.319 84,2 33.016 15,8 209.335
2002 145.541 83,4 28.912 16,6 174.453
2004 235.970 80,1 58.682 19,9 294.652
2005 236.420 80,1 58.682 19,8 295.102
2006 224.322 79,7 57.235 20,3 281.557
• Eselon I 580 89,9 65 10,1 645
• Eselon II 10.108 93,3 727 6,7 10.835
• Eselon III 46.290 86,3 7.351 13,7 53.641
• Eselon IV 156.821 77,3 45.965 22,7 202.786

Sumber: BKN (Maret, 2008)

20.       Berdasarkan Tabel di atas, di lingkungan birokrasi/eksekutif, partisipasi perempuan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikatakan hampir sejajar dengan partisipasi laki-laki di PNS, yakni mencapai 43,6 persen meskipun mengalami penurunan dibandingkat tahun 2006 akan tetapi secara kuantitatif mengalami peningkatan dan diperkirakan semakin tahun akan semakin naik. Sedangkan jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan relatif masih sedikit, meskipun demikian ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Partisipasi Politik Perempuan di Pemerintah Daerah

21        Di era reformasi daerah   mempunyai kesempatan yang luas untuk memilih para pemimpin mereka yaitu Gubernur/wakil gubernut di pemerintah provinsi,  bupati/wakil bupati di perintah kabupaten, dan walikota/wakil wakil walikota di pemerintah kota. Selain itu pemerintahan daerah juga mempunyaii hak untuk memilih perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh sebab itu, sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, pemilihan dilaksanakan di daerah untuk memilih pemimpin masing-masing daerah seperti yang digambarkan pada Tabel berikut.


Tabel 5: Gubernur Dan Wakil Gubernur Seluruh Indonesia Periode 2005-2007

No.

Nama Provinsi

Gubernur

Wakil Gubernur Tahun Terpilih
Jenis Kelamin
1 Nangro Aceh Darussalam L L 2007
2 Sumatra Utara L L 2008
3 Sumatra Barat L L 2005
4 Riau L L 2008
5 Sumatra Selatan L L 2008
6 Jambi L L 2005
7 Bengkulu L L 2005
8 Lampung L L 2009
9 Kepulauan Bangka Belitung L L 2007
10 Kepulauan Riau L L 2005
11 DKI Jakarta L L 2007
12 Jawa Barat L L 2008
13 Jawa Tengah L P 2008
14 D.I.Yogyakarta L L 2008
15 Jawa Timur L L 2009
16 Banten P L 2006
17 Kalimantan Barat L L 2008
18 Kalimantan Tengah L L 2005
19 Kalimantan Selatan L L 2005
20 Kalimantan Timur L L 2008
21 Sulawesi Utara L L 2005
22 Sulawesi Tengah L L 2006
23 Sulawesi Selatan L L 2008
24 Sulawesi Tenggara L L 2008
25 Gorontalo L L 2007
26 Sulawesi Barat L L 2006
27 Bali L L 2008
28 N.T.B L L 2008
29 N.T.T. L L 2008
30 Maluku L L 2008
31 Maluku Utara L L 2008
32 Papua L L 2006
33 Papua Barat L L 2006

Sumber: Data Terpilah Departemen Dalam Negeri 2009 dan telah  diolah oleh Peneliti ADB, 18 Januari 2010.

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di daerah, khususnya pemerintah provinsi masih sangat rendah, dari antara 33 Gubernur yang terpilih, hanya 2 orang perempuan, yaitu Gubernur Provinsi Banten, dan Wakil gubernur Jawa Tengah.

22.       Kemudian, sejak tahun 2005 hingga 2009, pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan pemilihan langsung kepala daerah masing-masing. Tabel 6 berikut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan  sebagai pengambil keputusan di daerah masih sangat rendah. Dari 399 kabupaten, perwakilan perempuan yang te2pilih sebagai pengambil keputusan hanya 21 orang yang terdiri dari 8 Bupati, 2 Walikota,  6  Wakil Bupati, 5 wakil Walikota.

Tabel 6

Perwakilan Perempuan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Periode 2005-2009

No

Nama Provinsi

Jumlah

Bupati/

Walikota

Jumlah

Wakil Bupati/

Walikota

Jumlah Kab./

Kota

Tahun Terpilih

Keterangan

Perwakilan Perempuan

L/P L/P
1 Nangro Aceh Darussalam 23/0 23/0 23 2007
2 Sumatra Utara 33/0 33/0 33 2008
3 Sumatra Barat 19/0 19/0 19 2005
4 Riau 12/0 12/0 12 2008
5 Sumatra Selatan 15/0 14/1 15 2008 Wakil Bupati Kab. Musi Rawas
6 Jambi 10/1 10/1 11 2005
7 Bengkulu 10/0 10/0 10 2005
8 Lampung 14/0 14/0 14 2009
9 Kepulauan Bangka Belitung

7/0

6/1

7

2007

Wakil Bupati Kabupaten Bangka

10

Kepulauan Riau

6/1

6/1

7

2005

  • Walikota TJ.  Pinang.
  • Wakil Walikota Batam
11 DKI Jakarta 5/1 6/0 6 2007 Walikota Jakarta Pusat
12 Jawa Barat 26/0 26/0 26 2008

13

Jawa Tengah

32/3

33/2

35

2008

  • Bupati Kab. Pekalongan
  • Wakil Bupati Kab. Semarang
  • Bupati Kab. Kendal
  • Bupati Kab. Karanganyar
  • Wakil Bupati Kab. Pati.
14 D.I.Yogyakarta 5/0 5/0 5 2008

15

Jawa Timur

36/2

38/0

38

2009

  • Bupati Kab. Tuban
  • Bupati Kab. Banyuwangi
16 Banten 8/0 8/0 8 2006
17 Kalimantan Barat 14/0 14/0 14 2008
18 Kalimantan Tengah 14/0 14/0 14 2005
19 Kalimantan Selatan 13/0 13/0 13 2005
20 Kalimantan Timur 14/0 14/0 14 2008

21

Sulawesi Utara

14/1

14/1

15

2005

  • Bupati Kab. Bolaang Mangondow
  • Bupati Kab. Kepulaawan Talaud
22 Sulawesi Tengah 11/0 11/0 11 2006
23 Sulawesi Selatan 24/0 23/1 24 2008 Bupati Kab. Kepulaawan Talaud
24 Sulawesi Tenggara 12/0 11/1 12 2008 Wakil Bupati Kab. Kolaka Utara
25 Gorontalo 6/0 6/0 6 2007
26 Sulawesi Barat 5/0 5/0 5 2006
27 Bali 9/0 9/0 9 2008
28 N.T.B 10/0 10/0 10 2008
29 N.T.T. 21/0 21/0 21 2008

30

Maluku

11/0

9/2

11

2008

  • Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Timur
  • Wakil Walikota Ambon
31 Maluku Utara 9/0 9/0 9 2008
32 Papua 29/0 29/0 29 2006
33 Papua Barat 11/0 11/0 11 2006
Jumlah 488/10 486/11 497

Sumber: Data Terpilah Departemen Dalam Negeri 2009 dan   telah diolah oleh Tim Peneliti ADB, 18 Januari 2010.

Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan Daerah

23.       Partisipasi politik perempuan dalam politik lokal secara tekstual sudah dinyatakan dijamin oleh berbagai peraturan, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal baik secara eksplisit maupun implisit. Secara khusus, bab ini membahas rumusan tentang partisipasi perempuan dalam politik lokal. Yang dimaksud di sini adalah rumusan Perda-Perda yang menjamin bahwa perempuan pun dapat duduk dalam lembaga politik formal. Rumusan tentang perempuan dalam kebijakan publik lokal yang dimaksud di sini adalah rumusan Perda yang mengatur aktivitas perempuan atau ruang dan penampilan perempuan dalam wilayah publik. Komposisi gender  legislatif juga kami tampilkan sebagai salah satu acuan untuk melihat dan membandingkan peluang partisipasi politik kedua gender melalui pemilihan umum. Tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 1999 hanya 9 persen.  Begitu pula keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kotamadya kabupaten hanya 350 orang DPRD perempuan dari total 10.250 anggota DPRD di seluruh Indonesia.

24.       Rumusan partisipasi politik perempuan yang tidak tertera dalam peraturan daerah tidak serta merta berarti bahwa perempuan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam politik. WRI menemukan beberapa peraturan yang dibuat dengan intensi netral gender dan memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik lokal seperti Surat Keputusan (S.K.) Walikota Sukabumi No.133 Tahun 2001 Tahun Anggaran 2001 dan S.K. Walikota Sukabumi No. 205 Tahun 2001 tentang Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan dan Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Dana Pembangunan Kelurahan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001, Perda No. 5 Tahun 2001 (Tasikmalaya), Perda No. 3 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 (Bali).

25.       Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) berkaitan dengan kebijakan di berbagai daerah yang mendukung keterwakilan di Parlemen daerah dan pengambilan keputusan.

  1. Kabupaten Sukabumi – Kota Sukabumi dipimpin oleh walikota perempuan pertama di Jawa Barat dan memiliki begitu banyak perempuan yang mengisi jabatan struktural yang cukup berpengaruh. Namun kepemimpinan walikota perempuan tidak begitu saja menjamin bahwa pemerintahan diselenggarakan dengan perspektif gender. Salah satu contoh adalah cara pemerintah kota Sukabumi bertindak dalam penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan, karena Sukabumi memiliki angka kematian ibu melahirkan yang tertinggi di seluruh Jawa Barat. Pada tahun 2001 tercatat 390 ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup. Meskipun masalah ini dapat diidentifikasi oleh pemerintah setempat, akan tetapi penanganannya tidak menjadi prioritas. Menurut data dari Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, komposisi anggota dewan menurut jenis kelamin terdiri atas 27 laki-laki dan 3 perempuan. Ketiga orang anggota dewan perempuan ini berasal dari DPP Persatuan Pembangunan, PDIP, dan Golkar. Satu orang, yaitu Yulia Dadang menduduki jabatan ketua untuk Komisi E (Bidang Kesra mencakup Peranan Wanita). Dua orang lainnya, yaitu Dra. Yanti Indri, dan Didoh Hodijah duduk di Komisi D, masing-masing sebagai wakil ketua dan anggota.

Di Sukabumi ditemukan bahwa dalam Perda No. 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi merepresentasikan perempuan sebagai yang berwenang di ranah domestik dan peran publik yang diberikan pada perempuan adalah pada sektor kesejahteraan sosial. Representasi ini cocok dengan representasi perempuan pada GBHN 1978 dan 1984 yang menempatkan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Peran publik perempuan dinyatakan sebatas keterlibatan dalam organisasi sosial atau organisasi perempuan. Pada Rincian Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi di Bidang Sosial, kewenangan pemerintah dalam masalah Pemberdayaan Perempuan yang tercantum dalam Perda ini adalah usaha untuk mendukung perempuan meningkatkan usaha keluarga, untuk menjadi pemimpin di bidang Kesejahteraan Sosial adalah merupakan rumusan peran serta perempuan dalam pembangunan. Gender dalam bagian Perda ini didefinisikan sebagai “pemberian peran serta wanita dalam pembangunan”.Pemberdayaan perempuan dalam peraturan lain yang ditetapkan kemudian, yakni Perda No. 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2000, ditambahkan bahwa seksi pemberdayaan perempuan masuk dalam Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Temuan lain adalah Surat Keputusan (S.K.) Walikota Sukabumi No. 133 Tahun 2001 tentang Susunan Personalia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001. Panitia yang ditunjuk Walikota dalam S.K. itu terdiri dari 90% laki-laki dan 10% perempuan. Di dalam S.K. itu, perempuan ditempatkan sebagai Seksi Konsumsi. Kebijakan ini memarjinalkan perempuan karena secara kuantitas hanya sedikit dari perempuan yang dipilih sebagai panitia. Posisinya pun bukan berada pada posisi penting yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Berdasarkan SK ini perempuan justru ditempatkan di sektor yang berkaitan dengan penyediaan makanan atau kesejahteraan sosial.

  1. 2. Kabupaten Tasikmalaya

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Tasikmalaya dalam Perda No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa kepentingan perempuan menjadi bagian yang terpisah dari keseluruhan aktivitas politik lokal dan direpresentasikan oleh satu seksi, yakni Seksi Pemberdayaan Perempuan. Seksi ini sebenarnya adalah bagian dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi Kantor Pemberdayaan Perempuan justru memiliki seksi-seksi yang tidak berhubungan langsung dengan pemberdayaan perempuan, ke empat seksi yang terdapat dalam kantor ini adalah Seksi Pengembangan Sumber Daya Desa, Seksi Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa, Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Seksi Pengembangan Manajemen Pembangunan Desa. Keterlibatan perempuan dalam politik daerah tidak secara eksplisit dibahas dalam Peraturan Daerah Tasikmalaya yang ditemukan selama penelitian ini berlangsung. Meskipun tidak ada larangan tertulis bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam struktur politik lokal, namun ketika ada lima Camat  perempuan yang terpilih, terjadi polemik tentang pengangkatan mereka yang oleh anggota DPRD dianggap tidak sesuai dengan visi Islami Kabupaten ini. Hal ini merupakan perwujudan dari ideologi patriarkis yang dibentuk oleh budaya serta interpretasi agama. Sehingga ketika keputusan publik untuk memberi kesempatan kepada perempuan berpartisipasi dalam ranah publik sebagai pemimpin ditingkat lokal maka dalam tataran pelaksanaan dihambat oleh interpretasi dari pemahaman keagamaan yang bersetubuh dengan norma sosial budaya lokal yang masih kental dengan nilai-nilai yang diskriminatif.

Pengangkatan lima Camat perempuan di Tasikmalaya tersebut, yakni Camat Cisayong, Salawu, Salopa, Jamanis, dan Cikatomas mendapat reaksi yang sangat tajam dari anggota Dewan Perwakilan Daerah kota Tasikmalaya, terutama dari fraksi P3, sebagaimana dilangsir dalam Harian Priangan, 23 dan 25/8/2001 dengan judul, “Diprotes Pengangkatan 5 Camat Wanita di Tasik” dan “Jadi Polemik diangkatnya 5 Wanita: Bupati Tasik dituduh Melecehkan Dewan”. Berdasarkan Pemilu 1999 di Tasikmalaya, kursi terbanyak diraih oleh PPP dengan 11 kursi, kemudian Golkar 9 kursi, PDI-P 8 kursi, PKB 5 kursi, PAN 3 kursi, PBB 2 kursi, PK 1 kursi, dan PKP 1 kursi. Dari 45 anggota DPRD, 3 diantaranya adalah perempuan. Sebuah berita media mengutip ungkapan Budi Ali Mukhsin, salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatakan, “Kami sangat menyesalkan pengangkatan kelima camat wanita karena bertentangan dengan visi islami.” (Priangan, 23/8/2001). Pernyataan Ali itu dilandasi oleh Perda No. 13 Tahun 2003 sebagai revisi atas Perda No. 3 Tahun 2001, yang memuat visi pemerintah daerah Tasikmalaya, yakni,”Tasikmalaya yang religius/islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010.” Pernyataan itu, diprotes oleh Ibu Lia, mantan anggota DPRD seperti diberitakan berikut ini:

  1. 3. Kabupaten Gianyar

Dua puluh tujuh orang anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari PDI-P, 4 orang dari TNI/Polri, 3 orang dari Golkar dan 1 orang dari PKP, semuanya (35 orang) berjenis kelamin laki-laki. Pemerintah Gianyar pun menyadari bahwa persoalan gender adalah salah satu kendala pembangunan mereka. Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001–2005, yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Gianyar. Dalam Bab IV bagian B. 13), arah pembangunan kabupaten ini wajib; mengidentifikasi isu-isu gender untuk dijadikan arah dasar rencana dan pelaksanaan pembangunan, Meningkatkan pemahaman konsep gender melalui pendidikan, pela-tihan dan penyuluhan, Memasukkan konsep gender ke dalam kurikulum muatan lokal, dari SD hingga perguruan tinggi, Mendorong partisipasi dan meningkatkan promosi perempuan dalam jabatan-jabatan formal berdasarkan kemampuan intelektuilnya. Perda ini menyebutkan secara eksplisit agenda kebijakan untuk memberi ruang yang lebih luas untuk partisipasi perempuan dalam jabatan formal serta gagasan sosialisasi gender melalui kurikulum pendidikan formal. Akan tetapi intensi yang muncul dalam Perda tersebut tidak konsisten dengan Renstra Kabupaten Gianyar tahun 2002-2005. Pemerintah Gianyar menetapkan program prioritas dalam bidang gender yaitu program peningkatan kesadaran gender yang diimplementasikan dengan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan peranan wanita. Program ini merupakan salah satu program dari penjabaran misi Renstra yaitu mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang merata baik lahir ataupun batin. Misi ini bertujuan meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian, dan ketahanan mental dan spiritual wanita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peningkatan kualitas SDM. Sasarannya adalah meningkatnya peranan wanita.

Meskipun, Perda itu menjamin perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan, akan tetapi berbenturan dengan Perda No. 6 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel (Lurah). Dalam Perda itu, secara khusus dalam pasal 6 diungkap tentang persyaratan calon perbekel, yaitu “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.” Penggunaan kata putra mengandung pengertian laki-laki, hal itu menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki peluang untuk duduk sebagai kandidat perbekel. Interpretasi atas Perda itu akan menjadi lain, jika menggunakan kata “warga desa.” Fakta itu diperkuat oleh Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam pasal 9 pada Perda itu dimuat tentang persyaratan menjadi kelihan Banjar dinas, yaitu “Terdaftar sebagai penduduk anggota banjar dan bertempat tinggal tetap di banjar bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra banjar yang berada di luar desa yang bersangkutan.”

  1. 4. Kabupaten Nanggroe Aceh Darussalam

Berbeda dengan daerah lain yang diteliti, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berstatus setingkat propinsi, bukan Kabupaten atau Kota seperti delapan daerah yang lainnya. Propinsi NAD sejak tahun 2001 menjadi wilayah otonomi khusus dan karenanya berhak menyelenggarakan pemerintahannya dengan kekhasan tertentu. Jika pada daerah yang lain, otonomi bertumpu pada Kabupaten/Kota, maka di NAD otonomi bertumpu pada propinsi yang menghasilkan peraturan-peraturan yang menjadi acuan penetapan peraturan dan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota. Karena itu, Perda Propinsi NAD-lah yang dalam penelitian ini digunakan sebagai pembahasan. Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 yang merupakan Qanun No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu Arah Kebijakan dalam bidang Sosial Budaya, butir n berisi “mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan di dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keluarga dan masyarakat.” Dalam bidang politik propinsi arah kebijakan yang tercantum dalam Perda yang sama adalah “Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip persamaan antar laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara.” Sementara salah satu Arah Kebijakan Agama propinsi adalah “Menyiapkan sumber daya perempuan yang ahli dalam bidang agama.” Sebagai ilustrasi, menurut data Banda Aceh dalam Angka tahun 2001, tidak ada perempuan yang duduk memangku jabatan di DPRD Kota Banda Aceh. Ketiga Arah Kebijakan ini tampak memberi kemungkinan ruang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang publik, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit pentingnya menghapus diskriminasi yang menghambat akses perempuan untuk memegang jabatan dalam struktur politik formal.

Dalam Perda yang sama, Arah Kebijakan dirinci lagi dalam Program Kegiatan Lima Tahunan. Kegiatan Pokok Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan yang tertera dalam matriks terdiri dari sosialisasi Syariah Islam melalui tatap muka, latihan kepemimpinan wanita, penerbitan Bulletin Perempuan Aceh dan program bagi rehabilitasi korban konflik. Program yang mungkin sesuai dengan tujuan Arah Kebijakan di atas adalah Latihan Kepemimpinan Wanita, jika memang latihan ini dimaksudkan untuk membantu perempuan mengembangkan potensi kepemimpinannya untuk mencapai syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun dalam Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 pada bagian Arah Kebijakan dinyatakan bahwa pemerintah propinsi NAD akan “Menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dengan tetap memperhatikan fitrahnya dan dilindungi agar tidak terjadi pelecehan, kekerasan dan tindakan buruk lainnya.” Dan jika kita melihat rincian APBD tahun 2003 tentang Program Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Belanja Modal Publik, terlihat bahwa alat-alat yang disediakan dalam program ini sebagian besar berkaitan dengan kegiatan domestik seperti alat masak atau alat menjahit/merajut atau berkaitan dengan kegiatan religius seperti perangkat shalat serta buku-buku agama. Ketidak konsistenan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan antara peraturan dengan pelaksanaannya menunjukkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang terjadi menghambat perempuan menempati posisi jabatan publik meskipun telah ada peraturan yang menyatakan akan menghapusnya. Peraturan ini tentunya tidak secara langsung melarang perempuan untuk memangku suatu jabatan, akan tetapi persyaratan yang diajukan ternyata tidak bisa dipenuhi oleh perempuan. Misalnya persyaratan bagi mereka yang akan menjadi geucik haruslah imam shalat, sedangkan hanya laki-lakilah yang diperbolehkan menjadi imam sholat bagi laki-laki maupun perempuan.

Hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan lokal juga ditunjukkan oleh Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No. 67 tahun 2002 tentang susunan personalia majelis permusyawaratan ulama kota Banda Aceh tahun 2002-2007, yang mengatakan bahwa semua anggota dalam majelis itu berjenis kelamin laki-laki. Ulama memainkan peranan yang penting dalam pemaknaan agama yang menjadi dasar pembuatan peraturan hukum di Aceh di bawah Syariat Islam. Padahal, Qanun No. 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan, dan Qanun No. 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah propinsi Naggroe Aceh Darussalam sudah menjamin bahwa partisipasi politik perempuan dalam politik lokal. Hal itu secara implisit dan eksplisit tercantum dalam Bab IV tentang Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Daerah, secara khusus dimuat dalam arah kebijakan politik daerah bagian (d) berikut ini: “Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peraturan daerah berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di Aceh yang satu dengan yang lainnya tidak sejalan. Salah satu Qanun yang juga tidak sejalan dengan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah Qanun No. 7/2003 tentang Geucik yang telah dikutip dalam awal laporan penelitian ini.

  1. 5. Kabupaten Mataram – Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan dijamin oleh Perda No. 27 Tahun 2001 pasal 2 ayat 3 tentang musyawarah pembangunan bermitra masyarakat, yaitu: Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat yang dilaksanakan mulai lingkungan/RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kota yang harus melibatkan Toma, Toga, pemuda, petani, buruh, nelayan, LSM, Parpol, ormas dll. Secara implisit, cuplikan di atas dapat diinterpretasikan bahwa perempuanpun memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan kebijakan. Meskipun demikian, apakah Perda yang secara implisit mengatur tentang perempuan sudah menjamin bahwa perempuan dapat duduk setara dengan laki-laki dalam kedua ruang itu? Fakta menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam politik dan kebijakan publik di tingkat lokal di kota Mataram masih rendah, dimana anggota DPRD yang perempuan hanya 3 orang sementara jumlah anggota dewan yang laki-laki 32 orang.

  1. 6. Walikota Samarinda – Di Samarinda, ditemukan Surat Keputusan DPR Kota Samarinda No. 21 Tahun 2002 tentang kedudukan anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kota Samarinda dalam Komisi/Panitia Anggaran/Panitia Musyawarah dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Samarinda Periode 2002 s/d 2004. Terdapat tiga orang Perempuan dari 43 keanggotaan Dewan di Kota Samarinda (40 orang laki-laki). Dua orang perempuan pada Komisi E bidang kesejahteraan masyarakat menjabat pendidikan dan transmigrasi, sedangkan yang membidangi peranan perempuan adalah laki-laki (yang belum tentu memiliki perspektif perempuan). Satu orang pada komisi C bidang keuangan pada posisi perusahaan patungan, hanya 1 orang perempuan dari 24 keanggotaan Panitia Anggaran dan satu orang perempuan dari 14 keanggotaan Panitia Musyawarah. Selain itu, seorang perempuan dari 18 keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga.

  1. Kabupaten Kutai Barat – Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan dijamin oleh Perda-perda, yaitu: Perda Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2001, Perda Kabupaten Kutai No. 21 Tahun 2001, Perda Kabupaten Kutai Barat No.15 Tahun 2001, dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 305 Tahun 2000 mengenai Pembentukan Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Kutai Barat tahun 2000-2001, dan Perda Kabupaten Kutai Barat No. 14 Tahun 2001 mengenai cara calon, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Petinggi. Pasal-pasal dalam Perda-perda tersebut menunjukkan netral gender. Artinya, perempuanpun memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga politik formal. Dengan demikian, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan di wilayah lokal.

  1. Kabupaten Solok – Pada Pemilu tahun 1999, tujuh partai politik mendapat kursi keanggotaan DPRD yakni 6 kursi untuk partai Golkar, 3 kursi untuk partai PPP, 2 kursi untuk PDI-P, 4 kursi untuk PAN dan masing-masing satu kursi untuk PBB, PK, PKP serta sisanya dua kursi merupakan jatah TNI/Polri. Semua anggota DPRD adalah laki-laki. Jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilu tahun 1999 sebanyak 25.478 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 12.194 orang dan perempuan berjumlah 13.284 orang. Di Solok, Sumatera Barat Partisipasi politik dan pengambilan kebijakan publik dijamin oleh Perda No. 1 Tahun 2001 mengenai Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam penjelasan umum diungkap bahwa kaum ibu (bundo kanduang) bersama-sama dengan ninik mamak dan cadiak pandai serta alim ulama melakukan musyawarah yang hasilnya dipakai sebagai dasar proses penyusunan pola dasar pembangunan ini. (Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2001, h. 6). Hal itu dipertegas oleh Bab IV Arah Kebijakan, bagian D, Sosial Budaya: No. 4. Arah kebijakan pemerintah propinsi Sumatera barat ini mempertimbangkan unsur peran domestik perempuan yang tidak muncul dalam peraturan di tempat-tempat lain. “Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kemampuan perempuan dalam keluarga” dan keinginan untuk membantu ibu-ibu bekerja dengan membantu penyediaan fasilitas pengasuhan anak merupakan agenda perjuangan gerakan perempuan pekerja di berbagai tempat di dunia. Keinginan pemerintah untuk mendukung pengorganisasian perempuan pun perlu dilihat sebagai perubahan yang menguntungkan bagi kedudukan perempuan meskipun harus dilihat bentuk kebijakan seperti apa yang diterapkan untuk menepati arah kebijakan tersebut.

Permasalahan perempuan yang diidentifikasi dan dibahas dalam arah kebijakan pemerintah propinsi ternyata tidak mempengaruhi peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Solok. Khususnya pasal 6 Susunan Organisasi, tentang Susunan Organisasi BAPPEDA, pada butir d yaitu Bidang Peningkatan Kualitas SDM, Pemerintahan dan Kesejahteraan. Selain itu dijumpai pula Perda No. 5 Tahun 2000 mengenai Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok. Pada Pasal 7 mengenai Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Urusan Perempuan masuk dalam Sub bagian Sosial yang merupakan bagian dari Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, tanpa menyebutkan program ataupun agenda yang berkaitan dengan fasilitas yang disebutkan dalam arah kebijakan di atas.

  1. Kabupaten Kendari – Data tahun 1999 Partai Politik dari 48 Kontestan yang lolos dalam kualifikasi pemilihan umum, hanya ada 36 Parpol yang terdaftar dan ikut pemilu di daerah Kota Kendari. Sebanyak 36 Parpol yang Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah – 16 terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Kendari pada Pemilu 1999, hanya terdapat 1 orang Dewan Pimpinan Cabang yang diketuai oleh Perempuan yaitu Partai Politik Islam Indonesia Masyumi. Pada saat penelitian terdapat 25 orang wakil rakyat yang duduk dikursi legislatif Kota Kendari dengan komposisi Fraksi Golkar 14 orang, Fraksi Reformasi 5 orang, Fraksi PDIP 3 orang, serta TNI–Polri 3 orang. Dari jumlah tersebut hanya ada tiga orang perempuan yang semuanya berasal dari fraksi Golongan Karya, satu diantara tiga tersebut menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Kota Kendari. Sementara itu, agenda kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 929 Tahun 1999 mengenai pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan yang didukung oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.13 Tahun 2002 mengenai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada keputusan tersebut sudah tertulis mengenai tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan. Bab III pasal (4) tentang susunan Organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan secara khusus tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, yaitu sebagai berikut: Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah Daerah di bidang pembangunan peranan wanita yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, HAM wanita dan kelembagaan yang mendukung kemajuan wanita. (Keputusan Gubernur, 1999, h. 3)
  1. Kabupaten Kupang – Perda No. 48 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah pasal 5 tentang Fungsi BKPMD Kota Kupang, misalnya, mengatur tentang perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah. Ruang partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan tersebut tidak kelihatan dan merupakan otoritas penuh dari instansi yang bersangkutan untuk melahirkan kebijakan dimaksud. Persoalannya adalah ketika kebijakan dari instansi berwenang dikeluarkan bagi perluasan usaha investor skala menengah ke atas, maka kelompok usaha kecil yang mayoritas adalah kelompok ibu-ibu akan digusur untuk kepentingan investasi yang secara signifikan menyumbangkan PAD yang lebih besar. Praktis lapangan usaha kelompok yang marginal yang lebih banyak dilakukan perempuan akan hilang. Kebijakan tersebut teridentifikasi sebagai upaya peminggiran usaha perempuan karena dalam kegiatan usaha mikro, masyarakat perempuan lebih berperan. Fungsi koordinasi yang tidak melibatkan kelompok perempuan di dalamnya akan menyulitkan perempuan untuk bisa berpengaruh bagi kebijakan seperti penetapan upah buruh perempuan.

Hambatan Partisipasi Perempuan dalam Politik

26.       Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif, antara lain:

  1. Berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen.
  2. Berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.
  3. Berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen.
  4. Tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partaipartai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Jaringan organisasi-rganisasi wanita di Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak tahun 1999.
  5. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita: Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan.


Keterwakilan Perempuan di Dunia Internasional

Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di berbagai Negara 1940 – 2006

No Nama Negara Tahun
Presiden
1 Khertek Anchimaa Toka Tuva 1940
2 Suhbaataryn Yanjmaa Mongolia 1953
3 Isabel Martinez de Peron Argentina 1974
4 Lidia Guelier Tejada Bolivia 1979
5 Vigdis Finnbogadottir Iceland 1980
6 Maria Lee Pedini Angelini San Marino 1981
7 Agatha Barbara Malta 1982
8 Gloriana Ranocchini San Marino 1984
9 Carmen Pereira Guinea Bissau 1984
10 Corazon Aquino Philippines 1986
11 Ertha Pascal Trouillot Haiti 1990
12 Sabine Bergmann-Pohl German Democratic Republic 1990
13 Violeta Barrios de Chamorro Nicaragua 1990
14 Mary Robinson Ireland 1990
15 Sylvie Kinigi Burundi 1993
16 Chandrika Kumarantunge Sri Lanka 1994
17 Ruth Perry Liberia 1996
18 Rosalia Arteaga Serrano Ecuador 1997
19 Mary McAleese Ireland 1997
20 Janet Jagan Guyana 1997
21 Ruth Dreifuss Switzerland 1998
22 Vaira Vike-Freiberga Latvia 1999
23 Mireya Elisa Moscoso de Arias Panama 1999
24 Tarja Halonen Finland 2000
25 Gloria Macapagal Arroyo Philippines 2001/present
26 Megawati Sukarnoputri Indonesia 2001
27 Nino Burjanadze Georgia 2003
28 Ellen Johnson Sirleaf Liberia 2006
29 Michelle Bachelet Chile 2006
30 Dalia Itzik Israel 2007
31 Pratibha Patil India 2007
Perdana Menteri

32

Sirimavo Bandaranaike Sri Lanka 1960; 1970; 1994
33 Indira Gandhi India 1966; 1980
34 Golda Meir Israel 1969
35 Elisabeth Domitien Central African Republic 1975
36 Margaret Thatcher United Kingdom 1979; 1983; 1987
37 Maria de Lurdes Pintasilgo Portugal 1979
38 Mary Eugenia Charles Dominica 1980
39 Gro Harlem Brundtland Norway 1981; 1986; 1990
40 Milka Planinc Yugoslavia 1982
41 Benazir Bhutto Pakistan 1988; 1993
42 Kazimiera Prunskiene Lithuania 1990
43 Khaleda Zia Bangladesh 1991
44 Edith Cresson France 1991
45 Hanna Suchocka Poland 1992
46 Kim Campbell Canada 1993
47 Tansu Ciller Turkey 1993
48 Sylvie Kinigi Burundi 1993
49 Agathe Uwilingiyimana Rwanda 1993
50 Chandrika Kumarantunge Sri Lanka 1994
51 Claudette Werleigh Haiti 1995
52 Shiekh Hasina Wajed Bangladesh 1996
53 Janet Jagan Guyana 1997
54 Jenny Shipley New Zealand 1997
55 Helen Elizabeth Clark New Zealand 1999/2005
56 Irena Degutiene Lithuania 1999
57 Maria das Neves Sao Tome and Principe 2002
58 Luisa Dias Diogo Mozambique 2004
59 Maria de Carmo Silveira Sao Tome and Principe 2005
60 Portia Simpson-Miller Jamaica 2006

Sumber: www.ipu.org.


Presiden dan Perdana Menteri Perempuan di Asia Pasifik Periode 1950-2007

Tahun Presiden Perdana Menteri
Total Asia-Pasifik Total Asia-Pasifik
1950 – 1959 1 1 0 0
1960 – 1969 0 0 3 2
1970 – 1979 2 0 4 1
1980 – 1989 3 1 8 2
1990 – 1999 11 1 16 6
2000-2007 8 3 5 1

Sumber: www.ipu.org.

Perwakilan Perempuan di Parlemen di berbagai Negara Periode 2003-2008

No

Negara Sistem Parlemen Tahun Jumlah Perwakilan Perempuan %
1 Australia DPR

Senat

2007

2007

40 dari 150

27 dari 76

26.7

35.5

2 Kiribati Dewan Nasional 2007 2 dari 46 4.3
3 Marshall Islands Parlemen 2007 1 dari 33 3.0
4 Federated States of Micronesia Kongres 2005 0 dari 14 0
5 Nauru Parlemen 2008 0  dari 18 0
6 New Zealand DPR 2008 41 dari 122 33.6
7 Palau Dewan Perwakilan Rakyat

Senat

2008

2008

0 dari 16

2 dari 13

0

15.4

8 Papua New Guinea Parlemen Nasional 2007 1 dari 109 0.9
9 Samoa DPR 2006 4 dari 49 8.2
10 Solomon Islands Parlemen Nasional 2006 0 dari 50 0
11 Tonga DPR 2008 1 dari 32 3.1
12 Tuvalu Parlemen 2006 0 dari 15 0
13 Vanuatu Parlemen 2008 2 dari 52 3.8
14 Republik Rakyat China Kongres Rakyat Nasional 2008 637 dari 2987 21.3
15 Republik Rakyat Korea Dewan Mahkamah Masyarakat 2003 138 dari  687 20.1
16 Republik Korea DPR 2008 41 dari 299 13.7
17 Japan DPR

Dewan Nasional

2005

2007

45 dari 480

44 dari 242

9.4

18.2

18 Armenia Parlemen Nasional 2007 11 dari 131 8.4
29 Azerbaijan Parlemen Nasional 2005 14 dari 123 11.4
20 Kazakhstan DPR

Senat

2007

2008

17 dari 107

2 dari 47

15.9

4.3

21 Kyrgyzstan Supreme Council 2007 23 dari 90 25.6
22 Mongolia State Great Hural 2008 3 dari 74 4.1
23 Tajikistan DPR

Dewan Nasional

2005

2005

11 dari  63

8 dari 34

17.5

23.5

24 Turkmenistan Dewan Nasional 2008 ? dari  124 0

25

Uzbekistan Parlemen Nasional

Senat

2004

2005

21 dari 120

15 dari 100

17.5

15.0

26

Afghanistan House of the People

House of Elders

2005

2005

67 dari 242

22 dari 102

27.7

21.6

27 Bangladesh Parlemen 2008 19 dari  300 6.3

28

Bhutan Dewan Nasional

Senat

2008

2007

4 dari 4 7

6 dari  25

8.5

24.0

29

India DPR

Dewan Nasional

2004

2008

49 dari 541

23 dari 243

9.1

9.5

30

Republik Islam Iran Dewan Perwakilan Islamik 2008 8 dari 286 2.8

31

Maldives People’s Majlis 2005 6 dari 50 12.0

32

Nepal Parlemen Legislatif 2008 197 dari 594 33.2

33

Pakistan Dewan Nasional

Senat

2008

2006

76 dari 338

17 dari 100

22.5

17.0

34 Sri Lanka Parlemen 2004 13 dari 225 5.8

35

Kamboja Dewan Nasional

Senat

2008

2006

20 dari 123
9 dari 61
16.3
14.8
36 Indonesia DPR 2004 64 dari  550 11.6

37

Lao People’s Democratic Republic Dewan Nasional 2006 29 dari  115 25.2
38 Malaysia DPR

Senat

2008

2008

24 dari 222

17 dari 59

10.8

28.8

39 Philippina DPR

Senat

2007

2007

49 dari 239

4 dari 23

20.5

17.4

40 Timor Leste Parlemen Nasional 2007 19 dari 65 29.2
41 Singapur Parlemen 2006 23 dari  94 24.5
42 Thailand Dewan Perwakilan Nasional

Senat

2007

2008

56 dari 480

24 dari 150

11.7

16.0

43 Viet Nam Parlemen Nasional 2007 127 dari 493 25.8

Source: Inter-Parliamentary Union (IPU) www.ipu.org:

REFERENSI

  1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
  2. UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.
  3. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  4. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  1. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Edisi Revisi. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
  2. Data Terpilah Departemen Dalam Negeri Tahun 2009.
  3. http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/LegalReview_Indonesia.pdf.
  4. http://www.demosindonesia.org/pdf/DEBBIE-gender%20and%20democratisation.pdf
  5. http://www.iknowpolitics.org/files/Bahasa_Global_Action_Plan.pdf
  6. wri.or.id/files/Representasi_05_BAB-2.pdf.

[1]Ruth Lister (2003) merangkum berbagai gagasan para sarjana feminis mengenai peran warga negara, terutama hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan partisipasi politik. Seperti juga di Indonesia, perempuan dianggap sebagai warga negara, tanpa pembedaan yang tersurat dalam hak dan kewajiban dengan warga negara laki-laki. Akan tetapi yang penting adalah untuk membedakan antara peran aktif dan peran pasif sebagai warga negara. Lister menyitir Mary Dietz yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah terminologi yang menjadi lawan peran pasif warga negara sebagai ‘pemilik hak’. Partisipasi politik berarti secara aktif melakukan sesuatu dalam kaitan dengan kewajiban sebagai warga negara, yakni mempengaruhi kebijakan publik. Lister mengutip Diemut Bubeck yang menyarankan bahwa kerja domestik dan pengasuhan seharusnya juga menjadi kewajiban warga negara, sehingga beban kerja ini tidak hanya diletakkan pada pundak perempuan dan menghalangi perempuan memiliki ruang kemungkinan yang lebih luas untuk bergerak, tanpa dihalangi kewajiban kultural sebagai pengurus ranah domestik yang dibebankan kepadanya.  International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia. IDEA, 2003. hal. 3.

[2]Ibid. IDEA, 2003. hal. 3-4.

[3] Ayat (1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

[4] Ayat (2) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

[5] Pasal 5 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

[6] Khofifah Indar Parawansa. ”Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia”. Hal. 41.

[7]Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para pemimpin partai di tingkat pusat, sejumlah tertentu elit. Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting memiliki hubungan keluarga/ kekerabatan dengan para pejabat dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam proses pencalonan/ pemilihan, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya. Khofifah Indar Parawansa. ”Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia”. Hal. 41.

[8]Pasal 214 – menyebutkan Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: (a). a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; (b). b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; (c).  dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; (d). dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; (e). e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: