Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4 Sep

TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari gerakan hak-hak asasi perempuan sejak era reformasi hingga kini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan oleh orang tua terhadap anak. Pada masa itu, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan,[1] yang kemudian sangat sulit terpenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan sering tidak lagi ditindaklanjuti.[2]

Karena itu, tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting bagi perempuan, karena pada tahun ini,  Indonesia memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mulai diberlakukan pada tahun 2005. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT bahwa pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bahkan Undang-Undang ini melindungi hak perempuan untuk bebas dari perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Undang-Undang ini juga tidak saja dilengkapi dengan pengaturan sanksi tetapi juga tentang hukum acaranya karena KDRT adalah isu yang membutuhkan penanganan khusus. Termasuk di dalamnya adalah tentang kewajiban negara memberikan perlindungan kepada korban yang melapor.

Dengan UU KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : (a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; (b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan (c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : (1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; (2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. (3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Meskipun sudah ada UU PKDRT, nampaknya kekerasan dalam rumah tangga masih terus meningkat setiap tahun. Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2001, telah terjadi 3.169 kasus kekerasan[3] terhadap perempuan dan meningkat menjadi 5.163 kasus pada tahun 2002, kemudian meningkat lagi menjadi 7.787 kasus pada tahun 2003. Pada tahun 2004, kasusnya meningkat hampir 100 persen menjadi 14.020 kasus, dan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 20.391 kasus. Kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (82 % atau 16.615 kasus), selanjutnya kekerasan dalam komunitas (15 % atau 3.129 kasus), dan sisanya kekerasan oleh negara (0,3 % atau 61 kasus) dan lain-lain (2,7 % atau 558 kasus). Pada tahun 2006, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat lagi menjadi 22.512 kasus, dan ditangani oleh 258 lembaga di 32 provinsi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menduduki peringkat tertinggi, yakni sebanyak 16.709 kasus (74 %), kekerasan di ranah komunitas 5.240 kasus (23 %), dan sisanya kekerasan di ranah Negara 43 kasus (1 %). Dari kasus KDRT yang terjadi, umumnya adalah penelantaran ekonomi dan ditangani oleh Pengadilan Agama, sedangkan pelaku KDRT terbanyak (557 kasus) adalah pejabat publik dan aparat Negara. Terdapat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah anak (di bawah 18 tahun).

Pada tahun 2007, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih merupakan kasus terbanyak tahun ini, yakni 87,32 % dari 284 kasus. Dimana pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (77,46%), mantan suami (5,28%), orang tua/mertua (2,11%), saudara dan anak serta majikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus KDRT juga mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan yakni 85,42% dari 336 kasus (2006). Statistik menunjukkan bahwa profil perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan: 3,53% anak perempuan yang mengalami kekerasan (18 tahun ke bawah), sedangkan 88,69% perempuan berusia 26 tahun keatas. Data menunjukkan bahwa 9 dari 10 perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan ternyata telah mengalami lebih dari 1 (satu) jenis kekerasan (berganda/berlapis); diantara kekerasan fisik, psikis, seksual & penelantaran dalam rumah tangga. Mereka yang mengalami kekerasan fisik 54,22%, kekerasan psikis 94,72%, sedangkan kekerasan seksual 29,92% dan penelantaran ekonomi 70,10%. Di samping konflik domestik 61,27 % diantaranya perebutan hak perwalian anak, hak waris & harta bersama, poligami dan perceraian, juga menyertai kasus kekerasan yang mereka alami. Dampak kekerasan terhadap kesehatan perempuan yang mengalami kekerasan masih tetap memprihatinkan, dimana 9 dari 10 perempuan mengalami dampak kekerasan yang mengganggu kesehatan jiwanya (mental health) termasuk 12 orang pernah mencoba bunuh diri. Sedangkan 13,12% dari mereka terganggu kesehatan reproduksinya. Data ini tak berbeda jauh dengan data kasus di tahun lalu. Pada profil laki-laki sebagai pelaku kekerasan ditemukan bahwa berkisar usia 19 tahun ke atas 99%, diantaranya 3,55% berusia 19-25 tahun. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi diantaranya 4,61% SMP/sederajatnya dan 53,55% Universitas/Diploma. Kebanyakan berstatus bekerja dan 13,12% yang tidak bekerja.

Dengan UU PKDRT, isu kekerasan di dalam rumah tangga menjadi isu publik. Artinya tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana, yang mana negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. UU ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah korban kekerasan yang melapor  kepada Polisi. Catatan Komnas Perempuan sejak 2001 s.d. 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan sebanyak 5 kali lipat. Periode 2001-2004, jumlah kasus yang  dilaporkan hanya sebanyak 9.662 kasus menjadi 53.704 kasus pada periode 2005-2007,[4]

Tingkat Pelaporan kasus KDRT Paska UU KDRT Peride 2004-2007

Korban Kekerasan 2004 2005 2006 2007 Jumlah
Kekerasan Terhadap Istri (KTI) 1,782 4,886 1,348 17,772 25,788
Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 251 421 552 469 1,693
Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 321 635 816 776 2,548
Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) 71 87 73 236 467

Dari Tabel di atas, diketahui bahwa korban terbanyak dalam kasus KDRT adalah isteri, atau mencapai 85% dari total korban. Anak perempuan adalah korban terbanyak ketiga terbanyak, setelah pacar. Pada kasus kekerasan dengan korban anak, ada juga kasus dimana pelakunya adalah perempuan dalam statusnya sebagai ibu. Menurut pengamatan Komnas Perlindungan anak, sebagian besar ibu yang menjadi pelaku KDRT adalah sudah terlebih dahulu menjadi korban kekerasan oleh suaminya, atau berada dalam tekanan ekonomi yang luar biasa akibat pemiskinan yang dialami oleh kebanyakan anggota masyarakat tempat ia tinggal.

Pada tahun 2008, Statistik mencatat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus terbanyak yang dialami oleh perempuan (81,70%). Mayoritas pelaku adalah suami (76,98%), mantan suami (6,12%); orangtua, anak, saudara (4,68%). Di samping itu, 9,35% pelaku adalah pacar atau teman dekat. Database kembali memaparkan fakta bahwa latar belakang status sosial, ekonomi & pendidikan Korban beragam. Demikian pula dengan profil Pelaku yang beragam latarbelakangnya. Fakta ini kembali membantah anggapan dan mitos bahwa perbuatan kekerasan ini hanya terjadi pada mereka yang mempunyai status sosial & ekonomi rendah, tidak bekerja, berpendidikan rendah, dll.

Berdasarkan pengalaman Mitra Perempuan bahwa 9 dari 10 perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan ternyata telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan; diantara kekerasan fisik, psikis, seksual & penelantaran dalam rumah tangga. Dengan catatan mereka yang mengalami kekerasan fisik 19,39%; sedangkan kekerasan seksual 8,66% dan penelantaran/ekonomi 24,94%. Di samping itu, konflik domestik 19,74% seperti perebutan hak perwalian anak, hak waris & harta bersama, poligami dan perceraian, juga menyertai kasus kekerasan yang mereka alami. Melihat dampak kekerasan tersebut, 9 dari 10 perempuan mengalami dampak kekerasan yang mengganggu kesehatan jiwanya termasuk 3 orang diantaranya mencoba bunuh diri. 10,07% dari mereka terganggu kesehatan reproduksinya.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanganan Korban (KDRT)

Sesuai UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, pemerintah dan masyarakat Indonesia mendukung Resolusi PBB Nomot 48/104 tahun 1993 yang mengutuk setiap bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik dalam keluarga dan masyarakat atau oleh negara. Sebagai tindak lanjutnya, optional protocol Konvensi ini ditandatangani oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yang saat itu, Dra. Kofifah Indar Parawansa, pada tanggal 28 Pebruari 2000 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Untuk memuwujudkan komitmen ini, pda tahun yang sama,  pemerintah Indonesia membuat Rencana Aksi Nasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan (RAN PKTP). Kebijakan dalam RAN PKTP tersebut meliputi; peningkatan pemahaman semua pihak dan penerapan Konvensi CEDAW, peningkatan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM bagi perempuan di seluh aspek kehidupan, termasuk mendorong pusat rehabilitasi keluarga bagi perempuan korban tindak kekerasan, peningkatan kesadaran hokum, kesetaraan gender bagi masyarakat dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi tentang penghapusan KDRT untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi, pelayanan dan bantuan hokum.

Berdasarkan RAN PKTP, kemudian pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Kepala Kepolisian RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pada tahun berikutnya, 2003, tumbuh inisiatif lokal dengan diterbitkannya SK Gubernur Bengkulu No 751 tahun 2003 tentang Tim Penanganan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sejak tahun 2002 Komnas Perempuan bersama-sama dengan dari beberapa kelompok atau organisasi perempuan, dan juga dengan salah satu organisasi yang ada di DPR RI, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), aktif mendesak agar diundangkannya sebuah kebijakan tentang Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), yang kemudian pada tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Selain itu ada juga undang-undang yang lainnya, seperti: UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disahkannya menjadi sebuah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah  telah membuat peraturan dan kebijakan lainnya seperti  Peraturan Pemerintah, Perda dan Surat Keputusan (SK) sehingga penanganan korban KDRT semakin efisien dan efeftif,  antara lain:

ü   Tahun 2004 antara Dinas Kesehatan Propinsi DI Yogjakarta dan RS Panti Rapih Yogjakarta membuat MoU No.463/4621 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA) di Rumah sakit.

ü   Tahun 2004 antara Polda Jawa Tengah RS Bhayangkara Semarang dengan Lembaga Perlindungan Anak, Kelompok Kerja Bantuan Hukum, Koalisi Perempuan cab. Semarang dan PSW Universitas Diponegoro membuat MoU tentang Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

ü   Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No 9  Tahun 2005 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

ü   Peraturan Desa Jakarta, Bengkulu Utara No. 3 Tahun 2005 tentang penanganan perempuan korban kekerasan.

ü   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006  tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban KDRT.

ü   Peraturan Daerah Lampung No. 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

ü   Peraturan Walikota Yogyakarta  No. 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Jender.

ü   SK Bupati Bone No. 504 Tahun 2006 tentang Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua Pengadilan Negeri Bone dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

ü   SK Walikota Bengkulu No. 255 Tahun 2006  tentang Pembentukan Tim Pemantau, Penanggulangan dan Penanganan KTP dan KTA di tingkat Kota Bengkulu.

ü   Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.

ü   Himbauan Menteri Kesehatan No. 659 Tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di RS dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

ü   Peraturan Meneg PP No. 01 Tahun 2007, tentang Forum koordinasi penyelenggaraan kerjasama pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

Lembaga Penanganan Korban (KDRT)

Pada tahun 2007 ini muncul lembaga-lembaga baru  yang ikut menangani kasus KTP. Lembaga-lembaga ini dibentuk atau dikembangkan oleh berbagai departemen (lembaga pemerintah) sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan kasus KTP, yaitu: P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) dibentuk oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan, RPTC (rumah perlindungan dan trauma center) dikembangkan oleh Departemen Sosial, MS (mahkamah syariah) dibentuk sebagai wujud otonomi daerah NAD. Pengadilan Militer (PM) pada tahun 2007 juga mulai ikut menangani kasus KTP. RPK (Ruang Pelayanan Khusus) pada bulan Juli tahun 2007 mendapat pengukuhan statusnya dengan menjadi salah satu unit di dalam lembaga Kepolisian. Sejak itu pula RPK berganti nama menjadi UUPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). Unit ini secara khusus menangani semua tindak kekerasan (yang termasuk dalam tindak kriminal) terhadap perempuan dan anak. Meningkat tajamnya catatan kasus KTP di unit ini pada tahun 2007 bisa jadi merupakan salah satu indikasi berfungsinya unit secara efektif setelah dimasukkan ke dalam struktur kelembagaan. Demikian pula dengan unit lain, seperti RPTC (Depsos) dan P2TP2A (KPP) yang pada tahun 2007 ini juga menunjukkan pencatatan kasus KTP yang relatif

Women Crisis Center (WCC): Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre yang didirikan oleh Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1995) memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 22 dan pasal 23 UU ini mengatur peran Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan di rumah aman serta Peran Relawan Pendamping dalam memberikan pelayanan kepada Korban KDRT. Setidaknya ada  delapan macam pelayanan yang biasanya disediakan oleh WCC, yaitu hotline , layanan konseling, support group, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman atau shelter, terapi psikologi, pelayanan medis, dan penguatan ekonomi. Jenis layanan yang tersedia dari satu lembaga beragam dan sangat tergantung pada sumber daya yang ia miliki, yaitu ketersediaan tim konselor, tim medis, tim hukum, atau juga relawan, dan juga tergantung pada fasilitas yang ia miliki, misalnya saja ruang khusus konseling, ruang khusus pemeriksaan medis, line telepon untuk hotline, rumah aman atau shelter. Karena keterbatasan sumber daya, banyaknya kasus yang harus ditangani, serta kompleksitas persoalan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, WCC membangun kerjasama dengan pihak lain, baik itu institusi pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat lainnya yang kompeten untuk ikut serta dalam penanganan korban. Kerjasama ini biasanya diinstitusionalisasikan lewat surat kesepakatan (MoU). Ada pula kerjasama yang sifatnya lebih tidak formal, seperti lewat jaringan atau dengan menggunakan relasi personal.

Rumah Sakit: Peran aktif RS dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dikembangkan bersama oleh Komnas Perempuan dan RSCM Jakarta dengan menggagas Pusat Krisis Terpadu (PKT) tahun 2001. Inisiatif ini kemudian diadopsi di berbagai lembaga kesehatan lainnya, seperti RS Kepolisian Dr Said Soekanto dan RS TNI AL Mintohardjo. Selanjutnya Pusat Krisis Terpadu (PKT) berkembang menjadi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada dibawah Instalasi Gawat Darurat. Di luar Jakarta, inisiatif ini juga dilakukan oleh RS Panti Rapih Jogjakarta dengan nama Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Beberapa RS lainya di beberapa daerah juga menyelenggarakan layanan terpadu seperti RSUD dr Soetomo Surabaya,  RS Mappa Oudang Makassar dan di 36 RS Bhayangkara se Indonesia.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian. UPPA adalah tindak lanjut dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibentuk sejak 1999 sebagai inisiatif mandiri Derap Warapsari, organisasi yang didirikan oleh mantan Polwan. Setelah 8 tahun berjuang untuk mendapat pengakuan institusional agar mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi perempuan korban, RPK atau sekarang UPPA menjadi unit tersendiri dalam struktur kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri No 10/2007.  Dalam memberikan layanan, UPPA bekerjasama dengan lembaga pemerintah (lokal) dan organisasi perempuan, serta rumah sakit. Awak UPPA dilatih secara khusus agar sensitif jender dan layanan diberikan seringkali mencakup konseling, dampingan pemeriksaan medis, line telepon khusus pengaduan, dan rumah aman.

Selain yang dibentuk oleh pemerintah, jauh sebelumnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan pun berinisiatif mendirikan pusat-pusat pengada layanan bagi perempuan korban. Setidaknya, tercatat 41 lembaga layanan telah terbentuk di seluruh Indonesia atas inisiatif masyarakat baik melalui organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Hambatan Penanganan Korban dan Penghapusan KDRT

Hambatan budaya – Sekalipun sudah dijamin di dalam UU PKDRT, tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa dan juga kuatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya. Adanya pula keraguan korban untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan kasusnya kemudian menarik pengaduannya.

Dari segi substansi hukum, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada; (1). Peraturan/kebijakan di bawah UU, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, dan pendamping korban. (2). Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, merupakan delik aduan. (3). UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khususnya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian. 

Hambatan dari segi struktur hokum:  kendala utama hadir dari lembaga Pengadilan Agama. Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UUPKDRT dalam menangani kasus perceraian sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai.Kondisi ini mengkhawatirkan karena jumlah kasus KDRT yang diperoleh dari catatan Pengadilan Agama cukup tinggi, yaitu 8.643 kasus pada tahun 2006 (41% dari total kasus KDRT yang terdokumentasikan) dan pada tahun 2007, sebanyak 85.555 kasus (33% dari kasus yang terdokumentasikan).

Kendala  di peradilan umum masih sering kita temukan bahwa aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat daan aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai, intepretasi yang berbeda dalam menggunakan UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan ’rumah tangga’, peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku dan Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tantangan baru yang terbesar bagi perempuan di Indonesia berasal dari 27 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, baik melalui kriminalisasi perempuan (17 kebijakan) maupun melalui pengendalian tubuh perempuan oleh negara (10 kebijakan). Ke-27 kebijakan diskriminatif ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan. Lembaga negara tingkat nasional terbukti lalai dalam menjaga konsistensi kebijakan daerah dengan hukum nasional dan Konstitusi ketika Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak uji materi sebuah perda diskriminatif dari Kota Tangerang, pada tahun 2007 yang lalu, karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum nasional. (Orinton Purba).

REFERENSI

  1. Laporan Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005. Jakarta, Kementerian Koordinator  Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005.
  2. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.V/X/2002; 1329/MENKES/SKB/X/2002; 75/HUK/2002; POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum.
  3. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
  4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  5. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Edisi Revisi. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
  6. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  7. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender. Edisi Revisi. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2007.
  8. http://www.kotalayakanak.org. Di akses 23 Desember 2009.
  1. R. Susilo. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, Politea, 1996.
  1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
  1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

[1]Pasal-pasal penganiyaan dalam KUHP antara lain; Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355.

[2]Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2007”, www.komnasperempuan.co.id (2007): hal.7.

[3]Dari data kasus yang ditangani oleh lembaga mitra diketahui korban KTP berusia di bawah 5 tahun sampai di atas usia 40 tahun. Korban KDRT terbanyak berusia antara 25 – 40 tahun, dan 19 – 24 tahun. Korban KDRT juga ada yang berusia diantas 40 tahun dan di bawah limat tahun serta antara 6-12 tahun.

[4] Ibid. hal. 8.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: