Kelembagaan PUG di Indonesia

1 Sep

KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

by: Orinton Purba

1.         Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang sekarang ini namanya berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mempunyai tugas khusus yaitu memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.


2.         Kementerian ini memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai visi tersebut, kementerian ini mempunyai misi antara lain mewujudukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, Memantapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan tata pemerintahan yang baik di kementerian Negara pemberdayaan perempuan.

3.         Kementerian  ini  mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan  menyelenggarakan fungsi antara lain  merumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan menyampaikan  laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4.         Dalam melaksanakan tugasnya, KP3A dibantu oleh 5 (empat) Deputi yaitu Deputi Pengarusutamaan Gender, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan masing-masing Deputi bantu oleh beberapa orang Asisten Deputi.

5.         Deputi Pengarusutamaan Gender memiliki visi untuk mewujudkan pelembagaan pengarusutamaan gender di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di seluruh bidang pembangunan. Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu: meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender; dan meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender pada seluruh bidang pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

6.         Kedudukan  Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Deputi Menteri Negara adalah unsur pembantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas Pokok – Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender.

7.         Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender  menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di bidang pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum politik, sosial budaya dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota; koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum politik, sosial budaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender; pemberian bantuan teknis fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan analisis kebijakan   berperspektif gender; pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengarusutamaan gender dengan departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota; pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum politik, budaya dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.  Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh: Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Gender Wilayah I, Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Gender Wilayah II, Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Gender Wilayah III, Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Gender Wilayah IV, Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Gender Wilayah V.

8.         Deputi Bidang Perlindungan Perempuan. Visi Deputi ini adalah mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan. Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu; mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan, meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk perlindungan perempuan di pusat dan daerah.

9.         Kedudukan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan yang dipimpin oleh seorang Deputi Menteri, adalah unsur pembantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan Tugas Pokok Deputi Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan.  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan menjalankan fungsi: Penyiapan dan perumusan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di bidang perlindungan perempuan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perlindungan perempuan dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lain; Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan perempuan sebagai bahan saran dan pertimbangan kepada Menteri; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi  Deputi Bidang Perlindungan Program dibantu oleh: Asisten Deputi Urusan Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan; Asisten Deputi Urusan Perlindungan Daerah Rawan Konflik dan Bencana; Asisten Deputi Urusan Perlindungan Tenga kerja Perempuan; Asisten Deputi Urusan Perlindungan Perempuan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat; Asisten Deputi Urusan Masalah Sosial Perempuan.

10.        Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Visi Deputi ini adalah mewujudkan Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu; mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Meningkatkan kemitraan dan jaringan kerja dalam rangka penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

11.        Kedudukan Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.  Tugas Pokok Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. Dalam menjalankan tugasnya Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan penyiapan, pengkajian, dan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan perempuan, kesehatan perempuan, ekonomi perempuan, partisipasi politik perempuan, sosial budaya dan lingkungan. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dalam dan luar negeri di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. Penetapan prioritas kegiatan dalam rangka penyusunan perumusan kebijakan dan program di bidang pendidikan perempuan, kesehatan perempuan, ekonomi perempuan, partisipasi politik perempuan, sosial budaya dan lingkungan. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perumusan kebijakan dan program peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan perempuan, kesehatan perempuan,ekonomi perempuan, partisipasi politik perempuan, sosial budaya dan lingkungan. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka advokasi dan fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan perempuan, kesehatan perempuan, ekonomi perempuan, partisipasi politik perempuan, sosial budaya dan lingkungan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan perempuan, kesehatan perempuan, ekonomi perempuan, partisipasi politik perempuan, sosial budaya dan lingkungan.

12.        Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibantu oleh Asisten Deputi Urusan Pendidikan Perempuan, Asisten Deputi Urusan Kesehatan Perempuan, Asisten Deputi Urusan Ekonomi Perempuan, Asisten Deputi Urusan Partisipasi Politik Perempuan, Asisten Deputi Urusan Sosial Budaya dan Lingkungan.

13.        Deputi Bidang Perlindungan Anak. Visi Deputi ini adalah terwujudnya kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu; meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan, program dan kegiatan yang peduli anak; dan mengembangkan jejaring kelembagaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

14.        Kedudukan Deputi Bidang Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas pokok Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: Penyiapan dan perumusan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di bidang perlindungan anak; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perlindungan anak dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen dan lembaga lain yang berhubungan dengan perlindungan anak sesuai petunjuk dan arahan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan anak sebagai bahan saran dan pertimbangan kepada Menteri; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas Deputi Bidang Perlindungan Anak dibantu oleh Asisten Deputi Urusan Anak Bermasalah Hukum; Asisten Deputi Urusan Masalah Sosial Anak; Asisten Deputi Urusan Tindak Kekerasan Anak; Asisten Deputi Urusan Pendidikan dan Kesehatan Anak; dan Asisten Deputi Urusan Hak Sipil dan Partisipasi Anak.

15.        Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Visi Deputi ini mewujdukan Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat dalam mendukung kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu; menyusun kebijakan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam mendukung program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; Meningkatkan pemahaman dan komitmen Lembaga Masyarakat terhadap program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan Memperkuat kemitraan dan jaringan serta mengembangkan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi pelaksanaan program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam kerangka pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak.

16.        Kedudukan Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam organisasi adalah sebagai Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat; Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat; Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyiapan pelaporan pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, advokasi, pengkajian, dan penyusunan strategi program pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dibantu oleh Asisten Deputi V Urusan Organisasi Keagamaan; Asisten Deputi V Urusan LSM; Asisten Deputi V Urusan Organisasi Profesi dan Swasta; Asisten Deputi V Urusan Orgasasi Sosial dan Politik; dan Asisten Deputi V Urusan Institusi Media Massa.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

17.        BAPPENAS mempunyai peranan penting dalam pengarusutamaan gender dan mempromosikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan proses penganggaran pembangunan sektor publik. Urusan Pemberdayaan Pemerempuan di lembaga ini berada pada Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya.

18.        Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat ini menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaanya; melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya;

19.        Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Sub Direktorat Kependudukan, Sub Direktorat Keluarga Berencana; Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

20.        Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra)

21.        Visi Kementerian ini adalah “Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju, dan Mandiri 2020″. Adapun Misi Kementerian Koordinator Bidang Kesra adalah :“Mewujudkan Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan, serta Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.

22.        Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui koordinasi kebijakan : Pembangunan kesejahteraan sosial;  Pembangunan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; Pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak; Pembangunan pendidikan dan aparatur negara serta pemuda dan olahraga; Pembangunan agama, budaya dan pariwisata; Penanggulangan kemiskinan; Pengembangan dan peningkatan sistem informasi, penyediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana. Penyelenggaraan program khusus dari Presiden dan penyelesaian masalah strategis bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

23.        Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementrian negara republik indonesia, kerja kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

24.        Untuk melaksanakan tugas dimaksud kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1). koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan; (2). sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan; (3). pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2;  (4). pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; (5). pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; (6). pelaksanaan tugas tertentu yang di berikan oleh presiden; (7). penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

25.        Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat mengkoordinasikan: departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen social, departemen agama, departemen kebudayaan dan pariwisata, kementrian negara dan lingkungan hidup, kementrian negara pemberdayaan perempuan, kementrian negara pendayagunaan aparatur negara, kementrian negara perumahan rakyat, kementrian negara pemuda dan olahraga dan instansi lain yang dianggap perlu.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

26.        Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.
27.        Fokus perhatian Komnas Perempuan pada saat ini adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai buruh migran; perempuan korban kekerasan seksual yang menjalankan proses peradilan; perempuan yang hidup di daerah konflik bersenjata; dan, perempuan kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.

28.        Pada saat ini, Komnas Perempuan mempunyai 13 komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi agama dan suku, umur dan jenis kelamin, maupun dari segi disiplin ilmu dan profesi. Mereka dipilih melalui proses nominasi oleh para komisioner periode terdahulu yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama atas fasilitas dari sebuah tim independen.

29.        Susunan organisasi Komnas Perempuan terdiri dari komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Anggota komisi Paripurna berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, agama dan suku yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan dan kebangsaan serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas Perempuan.

30.        Visi Komnas Perempuan adalah menciptakan tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman dan diskriminasi sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

31.        Komnas Perempuan mempunyai misi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri; Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia; Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau juridiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

32.        Lembaga ini mempunyai Sub Komisi Pemantauan dimana Fungsi pokok dari Sub Komisi ini adalah untuk mengungkapkan secara sistematis dan berkala fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender, sebagai pelanggaran HAM serta tentang kinerja negara dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan. Karena kecenderungan yang terjadi adalah bahwa pengalaman-pengalaman ini tidak terdeteksi, karena korban jarang bersuara dan melaporkan dan karena mekanisme HAM yang ada jarang melakukan langkah khusus untuk menggali pengalaman perempuan dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM. Mekanisme pelaporan yang digunakan sampai tahun 2008 adalah : Catatan Tahunan (CATAHU) : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 yang masih dalam proses dan Mekanisme Pelapor Khusus  seperti Pelapor Khusus Aceh : laporan dari pelapor khusus Aceh : Sebagai Korban juga survivor dan Pelapor Khusus Mei’98 : laporan hasil dokumenasi PK Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 1998 dan dampaknya “Saatnya Meneguhkan Rasa Aman” Langkah maju pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual dalam kerusuhan mei 1998.

33.        Komnas Perempuan sebagai sebuah komisi nasional satu-satunya di Indonesia memiliki mandat yang khusus di dalam menjalankan perannya untuk menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu misinya yang terkait dengan pembaruan hukum dan kebijakan, adalah mandat untuk mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau juridiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

34.        Secara khusus KP lewat divisi pembaruan hukum dan kebijakan bekerja untuk mendorong lahirnya kerangka undang-undang dan kebijakan bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan asosiasi advokat dan organisasi perempuan. Terkait dengan ini maka juga dilakukan penguatan kapasitas dari para aparat penegak hukum, yaitu dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang terpadu dan peka gender dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

35.        Untuk kegiatan yang terkait dengan proses advokasi terhadap perundang-undangan, sejak tahun 2002 Komnas Perempuan bersama-sama dengan teman-teman dari beberapa kelompok atau organisasi perempuan, dan juga dengan salah satu organisasi yang ada di DPR RI, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), yaitu untuk mendesak agar diundangkannya sebuah kebijakan tentang Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), yang kemudian pada tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Selain itu ada juga undang-undang yang lainnya, seperti: UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam mengadvokasikannya Komnas Perempuan melakukan kerjasama dengan teman-teman dari Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (spt: ELSAM, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, KONTRAS, JATAM, dll), yang kemudian disahkannya menjadi sebuah UU No. 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Komnas Perempuan juga mengadvokasi Revisi atau Amandemen terhadap KUHAP, khususnya untuk beberapa pasal yang terkait dengan proses penanganan oleh para penegak hukum dan pembuktian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.Komnas Perempuan juga ikut terlibat di dalam proses advokasi dari UU Pornografi, dan Amandemen terhadap UU Kesehatan. Semua proses advokasi ini dilakukan secara bersama-sama dengan organisasi peremuan dan juga dengan pihak Pemerintah yang terkait dengan isu atau tema dari undang-undang tersebut.

36.        Sejak tahun 2007 sampai tahun 2008, Komnas Perempuan banyak melakukan kerjasama dengan para Hakim, baik para Hakim yang ada di wilayah Peradilan Agama ataupun di wilayah Peradilan Umum. Bentuk kerjasamanya, khusus dengan para hakim dari Peradilan Agama dan juga dengan pihak Badilag, yaitu Komnas perempuan telah menyusun sebuah Buku Referensi bagi para Hakim Peradilan Agama tentang KDRT, dimana Buku Referensi ini sebagai salah satu rekomendasi dari hasil Lokakarya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan para Hakim Peradilan Agama dari wilayah Jabodecitabek, dan buku ini telah dipublikasikan pada bulan Juli 2008. Pada bulan Oktober 2008, Komnas Perempuan kembali melakukan kerjasama dengan para Hakim Peradilan Agama, yaitu mengadakan Sosialisasi tentang Buku Referensi bagi para Hakim Peradilan Agama tentang KDRT, dimana peserta dari sosialisasi ini adalah para Hakim PA dari 8 Provinsi di Indonesia, spt: DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, Sumsel, Sumut, Sumbar, DIY, Kep. Riau dan Sulsel. Total peserta dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebanyak 20 orang Hakim PA, baik yang ada di tingkat I (Pengadilan Agama) dan di tingkat II (Pengadilan Tinggi Agama)/Hakim Tinggi. Untuk kerjasama dengan para hakim dari Peradilan Umum, Komnas Perempuan sudah mulai melakukan lobby dengan Ketua Tim Pembaharuan Peradilan MA. RI., yaitu akan melakukan Pelatihan untuk Peningkatan Sensitivitas Gender di kalangan para Hakim Peradilan Umum dalam Mengimplementasikan UU PKDRT (Desember 2008).

37.        Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan (Sub Komisi Pemulihan) – Fungsi pokok dari Sub Komisi ini adalah menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dengan cara mendorong negara dan masyarakat untuk mengembangkan sistem pemulihan secara luas dan menyeluruh dalam rangka pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

38.        Melalui Sub Komisi Pemulihan, Komnas Perempuan mencoba menjembatani sinergisitas antara negara dan masyarakat dalam mengembangkan sistem pemulihan yang menyeluruh dan bermakna luas bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan tidak hanya memfasilitasi dialog kebijakan dan mengembangkan sistem layanan yang berpihak kepada korban, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak korban dan membantu organisasi pengada layanan (women’s crisis centre) untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan.

39.        Dalam perjalanannya, pada tahun 2000 Komnas Perempuan menjadi penggagas pembentukan Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, yaitu suatu layanan yang berbasis rumah sakit yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan PKT atau PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di berbagai Rumah Sakit di Indonesia. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan turut mendorong penguatan kapasitas organisasi-organisasi pemberi layanan, melalui pengembangan Forum Belajar yang beranggotakan 92 lembaga pengada layanan baik dari pemerintah maupun masyarakat, yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

40.        Selain itu untuk mendukung kinerja beberapa women’s crisis centre (wcc) yang diinisiasi masyarakat, Komnas Perempuan melakukan penggalangan dana publik melalui wadah “pundi perempuan”. Sejak tahun 2003 hingga saat ini tercatat 37 organisasi pengada layanan di berbagai daerah di Indonesia yang telah mendapatkan dukungan dana dari “pundi perempuan”.

41.        Sub Komisi Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan bekerja berdasarkan mandat melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap perkembangan mutakhir situasi kekerasan terhadap perempuan dengan melihat secara komperhensif berbagai aspek yang meliputi kondisi perempuan, sebagai perempuan, anggota masyarakat, warga negara dan penduduk dunia. Dengan demikian, penelitian dan kajian selain melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan bagi hak-hak asasi perempuan, juga melihat hubungan antara peraturan, implementasi peraturan di masyarakat, peran instutitusi strategis, dan khususnya peran-peran serta masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan tanpa kekerasan. Sub kom ini juga merajut pengalaman dan pembelajaran dari kerja-kerja Komnas Perempuan di subkom lain yang diolah menjadi pembelajaran dan pengetahuan bersama untuk disebarluaskan kepada kelompok-kelompol strategis di masyarakat. Fungsi pokok dari Sub Komisi ini adalah terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

42.        Komnas Perempuan memandang bahwa kebanyakan konvensi hak asasi manusia yang ada sering kali luput mengadopsi perspektif jender (genderless) dan mereduksi arti pertanggungjawaban HAM adalah hanya di ranah publik. Padahal temuan-temuan Komnas Perempuan menunjukkan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan terjadi baik di ranah publik, maupun di ranah privat. Komnas Perempuan dengan subkom ini mencoba meletakkan kerangka HAM pada persoalan yang dianggap persoalan privat; seperti peletakkan persoalan perempuan yang bekerja di sektor domestik di dalam dan di luar negeri sebagai sebuah isu HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan yang adil dalam kerangka Hak Asasi Manusia.

43.        Dengan mandat di atas sejak tahun 2007 divisi pendidikan dan Litbang mempunyai enam program utama, yakni pertama Program Memaknai Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan, kedua; Penelitian Seksualitas dan Demokrasi di Indonesia, ketiga; Penelitian Akses Perempuan terhadap Keadilan, keempat; Forum Belajar Internal, kelima; Kajian Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga dan keenam Kajian Kompilasi Hukum Islam. Semua program di atas hadir sebagai upaya Komnas Perempuan merespon isu-isu perempuan dalam rangkan penegakan hak asasi perempuan.

Lembaga Pengarusutamaan Gender di  beberapa Kementerian

44.        Departemen Pendidikan Nasional. Pada tahun 2002 Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Ditjen PLSP) telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dalam sektor pendidikan. Pada unit-unit utama dibentuk Sub-Pokja yang bertugas merumuskan dan mengeksekusi program-program gender dalam unit-unit tersebut.

45.        Berbagai program dan kegiatan pengarusutamaan gender sektor pendidikan telah disusun dan dikembangkan oleh Pokja PUG Depdiknas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: (1) Advokasi dengan pimpinan Depdiknas, yaitu berupa workshop PUG bagi para pejabat tingkat pusat dan daerah melalui program pengembangan kapasitas (capacity building). Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah dalam bentuk Round Table Discussion (RTD) dengan para penentu kebijakan pendidikan; (2) Analisis kebijakan, yaitu melakukan berbagai analisis terhadap substansi pendidikan, serta perumusan bahan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional; (3) Kerjasama dengan Pusat-Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), organisasi wanita, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati perempuan; (4) Penyusunan Profil Pendidikan dan pengembangan database pendidikan menurut jenis kelamin, guna menghasilkan data statistik serta indikator pendidikan yang berwawasan gender; (5) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), yaitu berupa sosialisasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai media massa atau media lain yang relevan untuk menjangkau masyarakat luas.

46.        Adapun tujuan program PUG sektor pendidikan yang dikoordinasikan melalui Pokja PUG yang ada di lingkungan Ditjen PLSP adalah untuk membantu para pengambil keputusan di Depdiknas dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai komponen sistem pendidikan nasional, melalui penetapan kebijakan, perluasan pemahaman, serta penyusunan rencana aksi nasional sektor pendidikan yang berwawasan gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pokja berkoordinasi dengan berbagai unit kerja terkait baik di lingkungan Depdiknas, dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota maupun organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender yang meliputi pelaksanaan berbagai studi kebijakan, perumusan bahan kebijakan Mendiknas, perumusan rencana aksi nasional yang diperlukan pada berbagai unit kerja terkait sebagai persiapan untuk pelaksanaan gerakan nasional pembangunan pendidikan yang berwawasan gender.

47.        Dalam rangka meningkatkan dan mempercepat PUG sektor pendidikan, salah satu cara yang dilakukan melalui penguatan kelembagaan (capacity building). Program ini dilaksanakan untuk setiap unit utama (setingkat Direktur dan Kepala Biro), dan kepada Perencana pendidikan di level provinsi dan kabupaten/kota (Kepala Dinas Pendidikan/Subdinas pada Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda/Kepala Bidang yang menangani pendidikan), dan Kepala BPS. Pada setiap unit utama dilaksanakan kegiatan serupa, misalnya: pada unit utama Dikdasmen telah dilakukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi gender terhadap kepala-kepala sekolah, pada unit utama Balitbang telah dilakukan analisis bahan ajar berperspektif gender, pada unit utama pendidikan luar sekolah telah dilakukan penguatan kelembagaan keluarga (PKBG). Di dalam pelaksanaannya, setiap unit utama selalu melakukan koordinasi dengan Tim Pokja Gender Depdiknas, terkait dengan nara sumber, materi yang disampaikan, dan panduan/kerangka PUG Sektor Pendidikan.

48.        Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan advokasi yang diarahkan kepada lembaga dan individu. Namun demikian, selama ini pelaksanaan penguatan kelembagaan baru dilakukan terhadap pemimpin instansi, dengan asumsi bahwa mereka memiliki peranan yang penting di dalam merancang program yang berwawasan gender. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas lembaga maka dibentuk focal point di Unit Utama dan Pokja Gender di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Di beberapa kabupaten/kota juga telah dibentuk biro/unit kerja yang menangani gender, yaitu unit kerja PUG (Biro PUG).

49.        Sejak tahun 2003 hingga sekarang, Pokja PUG melakukan perluasan dan pendalaman kegiatan agar semakin peka terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai komponen mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perluasan dilakukan dengan menambah cakupan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta satuan pendidikan, analisis bahan ajar yang semakin mencakup lebih banyak bidang studi, pelibatan komponen masyarakat yang semakin meluas, penyebarluasan pemahaman yang dapat menyentuh sebanyak mungkin para pengelola dan pelaksana pendidikan, serta penambahan beberapa kegiatan yang dianggap lebih menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap program PUG.

50.        Pendalaman dilakukan di antaranya melalui penambahan topik-topik penelitian yang semakin sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah pendidikan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan mengarah kepada program aksi yang secara langsung dapat dipergunakan dalam program-program PUG, serta pengembangan dan pelaksanaan model-model pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga yang berwawasan gender. Pemahaman akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender pada berbagai dimensi sistem pendidikan nasional tidak hanya dilakukan terhadap aparat pusat dan daerah, juga terhadap para pelaksana serta stakeholder pendidikan pada setiap daerah dan satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, guru-guru, Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah.

51.        Kejaksaan Agung: Kegiatan awal PUG di lingkungan Kejaksaan Agung dimulai pada tahun 2003 ketika untuk pertamakalinya dalam Repeta 2002-2004 terdapat 4 program yang responsif gender. Untuk itu Kejaksaan Agung bersama dengan sektor hukum yang lain bersama-sama menyusun daftar kegiatan yang responsif gender disamping juga membentuk Focal Point[1] PUG yang menangani kegiatan-kegiatan di instansi ini.  Untuk melaksanakan Inpres nomor 9/2000, Kejaksaan Agung telah menerbitkan keputusan Jaksa Agung nomor 680/A/JA/2001 untuk pembentukan Focal Point/Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengarusutamakan gender di lingkungan Kejaksaan Agung. Program PUG di lingkungan Kejaksaan agung ini diharapkan dapat mendukung efektitifitas dan efisiensi dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender. Saat ini Focal Point yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan melibatkan hampir seluruh jajaran Kejaksaan Agung pada eselon II dan III.

52.        Keputusan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-008/C/Cr.3/01/2004 tanggal 13 Januari 2004. Surat Keputusan ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-X-05/C/05/2005 tentang Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keputusan tersebut berisi pembentukan Kelompok Kerja/Tim Gender Focal Point Pusat yang bertugas  melakukan evaluasi dan pengembangan guna menyusun program pengarusutamaan gender; melakukan konsultasi hukum terkait dengan penegakan hukum yang responsif gender: melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, melakukan sosialisasi dengan sistem TOT.

53.        Dibentuknya Kelompok Kerja tersebut dibawah koordinasi pejabat Eselon I (Jaksa Agung Bidang Pembinaan) merupakan landasan yang kuat bagi tim kerja PUG di lingkungan Kejaksaan Agung apalagi dengan melibatkan seluruh unit kerja dalam organisasi Kejaksaan Agung. Pelibatan ini akan berpengaruh kepada peningkatan sensitivitas gender di unit-unit kerja tersebut, dan berpengaruh kepada kinerja di masing-masing unit berkenaan dengan usaha-usaha untuk melakukan pengarusutamaan gender di lingkungan Kejaksaan Agung secara keseluruhan. Menempatkan kepala biro perencanaan sebagai ketua merangkap koordinator dari tim evaluasi dan pengembangan merupakan kebijakan yang tepat mengingat bahwa biro inilah yang secara langsung dapat memastikan bahwa kegiatan pengarusutamaan gender berada dalam rencana strategis Kejaksaan Agung dan memastikan bahwa terdapat alokasi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian ketentuan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG di dalam pembangunan yang menetapkan agar dilakukan PUG sejak perencanaan, dapat diterapkan dengan seksama. Hal ini juga menunjukkan kehendak politik dan komitmen yang kuat dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk secara serius mengarusutamakan gender di seluruh lingkungan kerjanya. Keterlibatan Biro Hukum dan Diklat merupakan kekuatan besar dalam kelompok kerja ini karena upaya-upaya untuk melakukan perubahan kebijakan (legal content) maupun perubahan perilaku penegak hukum (legal structure) dan cara pandang masyarakat (legal culture) yang sensitif gender dapat dilakukan secara lebih sistematis dan programatik.

54.        Departemen Hukum dan HAM. Pelaksanaan kegiatan PUG di lingkungan Departemen Hukum dan HAM didasarkan pada SK Pemimpin Proyek PUG bidang Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM No. A1/PUGKUM/1/01A tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sektor hukum yang beranggotakan para kepala biro dan sekretaris unit utama dengan ketua dari unit terkait yakni unit Perlindungan HAM, unit Peraturan Perundangan khususnya unit Harmonisasi Peraturan Perundangan dan unit BPHN. Dalam melaksanakan tugasnya Tim KKG ini dibantu oleh kelompok kerja dan panitia pelaksana kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok kerja dapat mengundang nara sumber sesuai keahlian yang dibutuhkan.

55.        Tim KKG dan kelompok Kerja ini bekerja untuk selama 6 (enam) bulan dan terdiri dari : Tim KKG sektor Hukum yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 21 anggota serta 4 orang staf sekretariat, Kelompok Kerja Peningkatan Penyadaran Gender sistem TOT, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 13 anggota, Kelompok kerja Forum Konsultasi Pengarusutamaan Gender sektor hukum terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 13 anggota, Kelompok Kerja Penyuluhan dan Penyebaran Informasi dan Data Hukum Sensitif Gender terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 13 anggota, Kelompok Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender sektor Hukum terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 13 anggota.

56.        Kemudian Kepala Biro Perencanaan selaku Ketua Tim KKG juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang tindak lanjut PUG sektor Hukum di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. SE ini berupa rekomendasi untuk: mendukung dan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional agar responsif gender, perubahan seluruh isi dan format laporan kegiatan dengan penyajian data secara terpilah, penyesuaian materi kegiatan penyuluhan hukum yang responsif dan sensitif gender khususnya tentang UU Kewarganegaraan dan UU Imigrasi, penunjukan pejabat yang ditunjuk pimpinan sebagai Focal Point PUG unit utama agar perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kegiatan unit utama sesuai dengan Inpres 9 tahun 2000, pembentukan Pokja PUG atau Pusat Studi Wanita dan Gender dalam struktur kampus Pengayoman.

57.        Selain kebijakan-kebijakan internal yang dibuat untuk memantapkan usaha-usaha PUG di lingkungan Dephukham, juga telah dikaji 21 (dua puluh satu) peraturan perundang-undangan yang diperkirakan diskriminatif dan bias gender. Dua puluh satu UU dan peraturan lainnya yang telah dilakukan kajian tersebut adalah: KUHP, UU Kewarganegaraan nomor 62 tahun 1958, UU nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UU nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, UU nomor 3 tahun 1999 jo UU nomor 4 tahun 2000 tentang Pemilu, UU nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional, UU nomor 3 tahun 1992 tentang Penempatan Tenaga Kerja, UU nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dan berbagai peraturan ketenagakerjaan lainnya, UU Perpajakan, UU Perkawinan, UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan, PP nomor 10 tahun 1983 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, PP nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraaan, UU nomor 14 tahun 1993 Jamsostek, UU nomor 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan KB.

58.        Mahkamah Agung. Pelaksanaan kegiatan PUG di lingkungan Mahkamah Agung RI dimulai tahun 2002 didasarkan pada SK Panitera/Sekretaris Jendral dengan penunjukkan Pimpinan Proyek No : MA/PANSEK/009/SK/V/2002 tgl 16 Mei 2002, dimana PUG merupakan salah satu proyek yang ada di Mahkamah Agung.Dengan. Adanya SK tersebut di atas maka dibuatlah SK Penanggung Jawab Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan PUG, yaitu SK Wasekjen No. MA/WASEKJEN/31/V/2002 tgl 24 Mei 2002, dimana Wasekjen sebagai Ketua, dengan dibantu beberapa anggota dari unit kerja yang ada di lingkungan Mahkamah Agung RI.

59.        Sejak tahun 2002 telah dilakukan kegiatan PUG yang difokuskan kepada sosialisasi gender (note: sebutan yang tidak tepat maksudnya mungkin sosialisasi PUG sebagai strategi pembangunan) bagi seluruh personil di lingkungan pengadilan mulai dari ketua, wakil ketua, para hakim dan panitera di seluruh provinsi kecuali di empat provinsi yang baru. Pada tahun 2003 dan 2004 dilakukan kegiatan yang sama yaitu kegiatan sosialisasi kesetaraan dan kedilan gender. Setidaknya dari perubahan penyebutan program ini saja terdapat peningkatan pemahaman tentang konsep PUG ini. Tema dan topik yang didiskusikan dalam kegiatan tersebut berbeda-beda dari satu provinsi ke provinsi/kota lainnya. Topik khusus dipilih berdasarkan masalah yang berkembang di lokasi yang bersangkutan. Pada tahun 2002, materi pokok yang diberikan adalah KKG, kebijakan pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, mewujudkan KKG dalam pembangunan di sektor hukum, Pemberdayaan Perempuan dan PUG dalam pembangunan sektor dan daerah.

60.        Dilihat dari aspek dukungan politik yang diberikan oleh pimpinan MA dalam hal ini Sekretaris Jenderal berupa penunjukan pimpinan proyek dan kemudian penunjukan pelaksana kegiatan PUG yang kemudian diperbaharui setiap tahunnya, maka tampaklah bahwa pelaksanaan PUG hanya dilihat sebagai kegiatan proyek karena tidak terintegrasi dalam kegiatan pokok di MA. Sebagai contoh, menurut informasi, untuk tahun 2006, alokasi anggaran adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyard rupiah). Dana tersebut direncanakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi PUG di sepuluh provinsi dengan masing-masing peserta sebanyak 35 orang. Dari informasi ini terkesan bahwa kegiatan hanya sebatas proyek dan tidak dikaitkan dengan upaya untuk mengarusutamakan gender dalam 3 (tiga) program pokok yang amat penting dalam melaksanakan hukum yang menyangkut aspek peraturan perundangan, sumberdaya manusia dan budaya hukum masyarakat.

61.        Tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan MA untuk mengimplementasikan Inpres nomor 9 tahun 2000 maupun untuk membuat kegiatan dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum yang ada dalam Peraturan Presiden nomor 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan RKP 2006. Meski jauh sebelum adanya PUG, MA telah memberi perhatian terhadap masalah perempuan dan anak khususnya setelah adanya UU Peradilan Anak No. 3 tahun 1997 dan UU HAM No. 26 tahun 2000, seperti misalnya pengangkatan Hakim Ad Hoc untuk Peradilan Anak dan Peradilan HAM. Dalam hal perlindungan anak MA mengeluarkan 2 (dua) SEMA yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak, yaitu SEMA No. 1 tahun 2005 tentang Pengangkatan Hakim Anak dan SEMA No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Oleh karena struktur organisasi PUG di lingkungan MA bersifat ad hoc dan hanya berdasarkan proyek pada tahun anggaran yang berjalan dan tiada perencanaan ang matang mengenai kegiatan PUG yang terintegrasi maka kelompok kerja maupun proses perencanaan yang mempertimbangkan ketimpangan gender baik di lingkungan MA sendiri maupun di masyarakat tidak terlembagakan dengan baik. Dari struktur organisasi kelompok-kelompok kerja yang pernah dibentuk berdasarkan SK Pan/Sek yang ada di masing-masing unit kerja yang ada di MA, belum bisa berjalan secara maksimal walaupun dalam kegiatan pelaksanaan gender selalu melibatkan unit-unit kerja tsb.

62.        Departemen Pertanian. Departemen ini dapat dikatakan sebagai departemen pioner yang mengintroduksikan program bagi perempuan perdesaan pada sekitar tahun 1970-an. Program pertama adalah “Pembinaan Kelompok Tani Wanita”, yang diintroduksikan bersamaan dengan program Kelompok Taruna Tani, dan Kelompok Tani Dewasa.

63.        Pada tahun 1979 Departemen Pertanian menyelenggarakan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K), suatu proyek yang dimaksudkan untuk memfasilitasi keluarga miskin terhadap kredit mikro. Proyek P4K ini dilaksanakan dalam 3 tahap, tahap pertama (1979 – 1988) yang dikenal sebagai tahap “Action Research” yang mencakup 6 provinsi, tahap kedua (1989 – 1998) yaitu tahap yang disebut “The formulation on the methodology of small farmers empowerment“. Setelah dinilai sebagai program yang berhasil dalam program pengentasan kemiskinan, proyek dilanjutkan ke tahap ke tiga (1998 – 2005) yang disebut sebagai Rural Income Generating Project (RIGP). Di akhir proyek diharapkan sudah berkembang suatu sistem dan mekanisme yang berkelanjutan dan partisipatif untuk pengentasan kemiskinan. Saat ini, jumlah kelompok yang sudah terbentuk adalah 70.444 kelompok terdaftar dengan sekitar setengah juta anggota dan mempengaruhi kehidupan 3 juta orang melalui keterlibatan keluarga dalam aktivitas kelompok. Dari jumlah kelompok yang terdaftar tersebut, 22% mempunyai anggota hanya laki-laki, 38% hanya perempuan, dan 40% anggota campuran (laki-laki dan perempuan).

64.        Pada periode tahun 1980 – 1994, dilaksanakan sebuah proyek yang dinamakan Proyek Peningkatan Wanita Tani (P2WT) di bawah koordinasi Menteri Peranan Wanita. Sementara itu sejak tahun 1990-an Badan Pengembangan SDM Pertanian telah memperkenalkan konsep dan teknik analisis gender dalam bentuk modul-modul pelatihan. Pada tahun 1995 dilakukan pelatihan bagi pelatih untuk Gender and Development (GAD). Dalam kegiatan ini telah disusun Modul Pelatihan Teknis Analisis Gender (TAG) untuk Perencanaan sebanyak 2 buku, yakni buku pegangan bagi peserta dan pelatih. Modul ini diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan, Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Departemen Pertanian bekerjasama dengan Bagian Proyek Diklat GAD 1996/1997. Modul tersebut telah digunakan dalam Training of Trainers (TOT) para Widyaiswara pada Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) pada bulan Agustus 1995 dan Petugas Proyek Tingkat Provinsi pada bulan Agustus 1966. Pada tahun 1999, Badan Litbang Pertanian telah membentuk kelompok kerja yang disebut sebagai Tim Sosial Ekonomi and Gender Analysis (Tim SAGA). Selain itu persepektif gender juga diterapkan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan kajian pertanian melalui Agricultural Research Management Project II (ARMP II).

65.        Memenuhi amanat yang terkandung dalam Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Departemen Pertanian telah mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Dalam hubungan ini pada tahun 2000 telah dibentuk suatu Kelompok Kerja yang disebut Kelompok Kerja Gender in Extension (Pokja GENEX) pada Badan Pengembangan SDM Pertanian. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dilaksanakan proyek kolaborasi Decentralized Agricultural and Forestry Extension (DAFEP) di 9 provinsi. Kesembilan provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian sejak tahun 2001-2005 juga telah dilaksanakan Participatory Integrated Development in Rainfed Area (PIDRA) di 3 provinsi. yang mencakup 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

66.        Pada tahun 2001 Departemen Pertanian menyelenggarakan Seminar Eksekutif di jajaran penentu kebijakan Departemen Pertanian, serta penyusunan buku Analisis Gender dalam Pembangunan Pertanian di bawah koordinasi Bappenas bekerjasama dengan CIDA dan Women Support Project II (WSP II). Pada tahun 2002, kegiatan Analisis Gender mulai dilaksanakan pada berbagai usaha pertanian di perdesaan dalam rangka perumusan gender di sektor pertanian.

67.        Beberapa pertimbangan yang antara lain adalah untuk menginkorporasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan pembangunan pertanian, pada tahun 2003 Menteri Pertanian menerbitkan SK Nomor 247/Kpts/KP.150/4/2003 tanggal 30 April 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Departemen Pertanian. Pada tahun yang sama telah dilakukan penyusunan dan pencetakan buku Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian dan buku PUG dalam Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Pertanian serta Pedoman Umum PUG Eselon I lingkup Departemen Pertanian.

68.        Dalam rangka pemberdayaan masyarakat agribisnis melalui penguatan modal usaha kelompok tahun 2004, maka telah diambil kebijakan dalam penetapan kelompok sasaran yaitu dengan mempertimbangkan asas pemerataan bagi pelaku pembangunan dan memperhatikan aspek gender, seperti yang tertuang dalam buku Pedoman Umum. Sebagai kelanjutan dari program tersebut, pada tahun 2005 aspek gender tetap dijadikan perhatian dalam penetapan kelompok sasaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok.

69.        Pada tahun 2004, dilakukan penyusunan Modul dan Pelatihan Alur Kerja Analisis Gender Badan Pengembangan SDM Pertanian, serta melakukan analisis gender ketenagakerjaan Sektor Pertanian dalam rangka penyusunan Buku Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian. Di akhir tahun 2004, Badan Pengembangan SDM Pertanian telah menerbitkan buku Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pengembangan SDM Pertanian. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman gender bagi aparat pertanian (pengambil keputusan maupun pelaksana lapangan), sehingga diharapkan mampu mengintegrasikan PUG dalam kebijakan program/proyek/kegiatan pembangunan pertanian, pada tahun 2004 telah dilaksanakan sosialisasi PUG di 10 provinsi, dan pada tahun 2005 di 6 provinsi. Pada tahun 2005, dilaksanakan penyusunan Modul dan Lokakarya Pemberdayaan Wanita – Tani Sensitif Gender.

70.        Mengingat TUPOKSI dari Tim Koordinasi PUG Departemen Pertanian yang dibentuk melalui SK Menteri Nomor 247 tahun 2003, yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal dengan Wakil Ketua Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Sekretaris Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Pertanian pada Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan anggota antara lain adalah Kepala-kepala Bagian Perencanaan, maka secara kelembagaan Tim ini mempunyai akses untuk menginkorporasikan PUG pada setiap rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian pada masing-masing unit organisasinya. Komposisi anggota Tim tersebut juga menggambarkan bahwa secara normatif PUG kuat dan menonjol pada aspek perencanaan atau penyusunan program, akan tetapi kurang kuat pada tataran pelaksanaan/implementasi program. Dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan atau implementasi program, evaluasi tentang sejauh mana PUG sudah efektif dihadapkan kepada kendala tidak dilengkapinya data sasaran atau pemanfaat program/kegiatan yang terpilah menurut jenis kelamin, kecuali pada program/proyek Pengembangan Desa Model serta proyek PIDRA dan DAFEP dengan dana bantuan luar negeri.

71.        Walaupun sudah terbentuk Tim Koordinasi PUG dengan komposisi keanggotaan Tim yang telah disampaikan, Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya melembaga dalam penyusunan rencana program/kegiatan, monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan pertanian, dan pada sebagian besar unit eselon I, PUG masih dipandang sebagai suatu program/proyek dalam kerangka konsep WID. Di samping itu aspek PUG masih belum merupakan ukuran dalam laporan akuntabilitas kinerja unit organisasi Departemen Pertanian. Sehubungan dengan itu, maka di samping tugas yang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, seyogyanya Tim Pokja juga berperan aktif dalam (a) menyusun ”guidelines” dan petunjuk teknis tentang bagaimana menjabarkan PUG dalam kegiatan di masing-masing eselon I atau bagaimana bentuk dan cara implementasi di lapangan yang efektif; (b) menyusun indikator kinerja atau pencapaian inkorporasi/integrasi PUG pada semua unit Eselon 1; (c) menyusun target pencapaian inkorporasi/integrasi PUG dalam kurun waktu yang telah ditetapkan; (d) menyusun strategi sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang lebih efektif dengan sasaran agar ”mind set” perencana dan pelaksana program/kegiatan pembangunan berperspektif gender dan peka gender; dan (e) melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang sejauh mana PUG telah diinkorporasikan dan diterapkan pada setiap unit eselon 1.

72.        Sosialisasi dan advokasi PUG secara lebih intensif terhadap penentu kebijakan atau pengambil keputusan pada jajaran tingkat eselon I dan II merupakan hal yang strategis, mengingat dalam jaringan birokrasi otoritas kekuasaan dalam sebuah lembaga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perencanaan dan implementasi program/kegiatan yang responsif gender. Adanya mutasi/promosi pejabat yang duduk dalam Tim Koordinasi PUG atau pejabat/staf yang telah memahami PUG menyebabkan inkorporasi PUG dalam program/kegiatan pembangunan pertanian dapat ”terganggu”. Hal ini juga disebabkan karena capacity building belum terlaksana secara merata dan menyeluruh, serta konsep PUG dan isu gender baru dalam taraf disosialisasikan di kalangan penentu/pengambil keputusan. Pada tataran pelaksanaan program/kegiatan, pelatihan masih terbatas diberikan terhadap kalangan fasilitator pembangunan terutama diterapkan pada proyek dengan dana bantuan luar negeri.

73.        Selain itu walaupun PUG bukan atau belum secara terstruktur dalam unit organisasi Eselon I, II atau III, akan tetapi atas dasar SK Menteri Nomor 247 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi PUG Departemen Pertanian, maka terbuka kesempatan untuk mengembangkan jaringan focal point PUG di seluruh eselon I lingkup Departemen. Jaringan ini akan memperkuat proses inkorporasi dan pengintegrasian PUG dalam program/kegiatan pembangunan pertanian. Rencana akan diterbitkannya SK tentang Tim Koordinasi yang baru, sesuai dengan perubahan pejabat yang terjadi, yang akan melibatkan Kabag Program di setiap Eselon I dan staf teknis yang sudah dilatih diharapkan akan meningkatkan PUG dalam setiap program/kegiatan pembangunan pertanian.

Lembaga Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah

74.        Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Badan ini terbentuk di Pemerintah Daerah mulai tahun 2009. Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana di daerah Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, BPMPKB mempunyai fungsi: (1). perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana; (2). fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana; (3). pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana; (4) penyuluhan, sosialisasi dan internalisasi norma keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (5) pengumpulan, pengolahan , penyajian data dan informasi permasalahan dan potensi pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana; (6) penyelenggaraan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan; (7) fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; (8) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.

75.        BPMPKB terdiri dari 3 bidang yaitu; (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, membawahi Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan  Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Ketahanan Pangan. (2). Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Perempuan dan Sub Bidang Peningkatan Hak – Hak Perempuan dan Perlindungan Anak. (3). Bidang Keluarga Berencana, membawahi Sub Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi dan Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.Berdasarkan wawancara yang dilakukan di DKI Jakarta disebutkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dimasukkan menjadi urusan bidang pemberdayaan perempuan sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

76.        Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ((BKBPP). Tugas pokok Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagain kewenangan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

77.        Adapun fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Pengaturan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan Pelaksanaan program pemerintah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. BKBPP terdiri dari; (1) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan Sub Bidang Koordinasi Pemanduan Pelayanan KB dan KRR dan Sub Bidang Ketahanan Keluarga. (2). Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan  Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. (3). Bidang Keluarga Berencana, membawahkan  Sub Bidang Koordinasi Pemanduan Pelayanan KB dan KRR dan Sub Bidang Ketahanan Keluarga. (4) Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahkan  Sub Bidang Pengolahan data dan Analisa Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi. (5) Bidang Advokasi dan Pembinaan, membawahkan  Sub Bidang Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi dan Sub Bidang Institusi Masyarakat.

78.        Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan kelembagaan yang menangani PUG di daerah bentuknya masih bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian, pelaksanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di DKI Jakarta menyebutkan bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Referensi:

  • Website Kementerian Negara dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNP3A), www.menegpp.go.id
  • Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
  • UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita serta Penjelasannya.
  • Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAPPENAS bekerja sama dengan KNPP Tahun 2006.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
  • Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender yang disusun oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Draft-8, 2009.
  • http://www.komnasperempuan.or.id.

[1]Meskipun demikian jauh sebelum adanya Focal Point PUG, Kejaksaan Agung sudah menerbitkan berbagai kebijakan yang pada intinya memberikan perlindungan bagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan utamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara kejahatan dengan kekerasan terhadap anak atau yang dilakukan oleh anak-anak (SE nomor B-532/E/11/1995 tanggal 9 Nopember 1995 tentang Petunjuk Tehnis tentang Penuntutan terhadap Anak), pelaksanaan UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (SE nomor B-741/E/Epc.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998) serta Masalah Perlindungan terhadap Korban Kejahatan (termasuk di dalamnya korban perkosaan) yang diatur dalam SE nomor B.187/E/5/1995 tanggal 3 Mei 1995. Surat-surat Edaran ini dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang merupakan pimpinan yang langsung mengkoordinasikan operasional penegakan hukum bidang tindak pidana umum yang mendapat masukan dari Biro Hukum Kejaksaan Agung.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: